RAGAM

Pembangunan Kantor Disdukcapil TTU Mangkrak. Sallu: Kami akan PHK

KEFAMENANU, Kkilastimor.com-Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten TTU, yang dilakukan CV. Raysiera Beloved, hingga akhir kontrak tidak juga tuntas. Padahal proyek tersebut telah dimulai sejak 9 Juli 2016 dan berakhir 30 November 2016. Proyek dengan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 2.473.667.000 hanya terlihat tiang-tiang penyangga, tanpa ada kelanjutan pengerjaan alias mangkrak.

Inilah kantor Disdukcapil TTU yang mangkrak.

Inilah kantor Disdukcapil TTU yang mangkrak.

Atas kondisi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil TTU, Swibertus Sallu saat di konfirmasi beberapa waktu lalu mengaku, pihaknya sudah berulang kali memanggil, Tony Sonbay Feto selaku Direktur CV. Raysiera Beloved untuk menanyakan kendala-kendala yang menyebabkan pembangunan kantor baru Dispenduk TTU tersendat dan berjalan di tempat.
Namun kata dia, pihak kontraktor selalu menjawab dengan alasan terkendala tenaga tukang. Ketika ditanyai soal keuangan, rekanan mengaku tidak ada masalah dan sejauh ini dinas juga tidak mengalami hambatan. “Kita akan segera panggil rekanan, dan apabila pekerjaanya belum mencapai 50 persen, maka kami akan PHK,” tegas Sallu.

Terpisah, Direktur CV. Raysiera Beloved, Toni Sonbay Feto saat di konfirmasi media ini mengatakan, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah ketiadaan tenaga tukang. Akibatnya, bangunan tersebut tidak selesai sesuai target. “Tukang tidak ada untuk mengerjakan bangunan ini. Jadi itu kendala kami,” paparnya.

Baca Juga :   Yane Bone: Jawaban Pemerintah Dinilai Tidak Substansial, Terkait Mutasi Camat Raihat Karena Terlibat Politik Praktis

Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat (LAKMAS) Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait kepada media ini, Senin (12/12/2016) mengungkapkan, pihaknya menyayangkan pengerjaan proyek tersebut, sebab tenggat waktu 150 hari tidak dimanfaatkan kontraktor, yang berakhir tidak selesainya proyek kantor Disdukcapil TTU.

Manbait melanjutkan, mandegnya proyek tersebut ditengarai adanya kelalaian dari pihak Disdukcapil sendiri, sebagai pemilik proyek. Harusnya, dinas mengontrol rekanan agar dikerjakan hingga tuntas dan sesuai RAB. Jelas ini merugikan masyarakat, karena seharusnya sudah dimanfaatkan pada 2017 nanti.

Berbagai hambatan pelayanan publik Disdukcapil TTU selama ini, bilangnya, dikarekana gedung dan fasilitas pendukung yang tidak memadai. Namun ketika diberi anggaran untuk membangun kantor malah keteteran. “Ini harus dievaluasi rekanan maupun pihak dinasnya mulai dari Kadis, PPK dan panitia,” pungkasnya. (jos)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top