RAGAM

SBS-DA Hanya Kerja untuk Rakyat Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran memastikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Malaka, SBS-DA hanya bekerja untuk rakyat Malaka. Melalui legitimasi rakyat, SBS-DA tetap bekerja untuk rakyat dengan hati nurani, karena kehadirannya murni bekerja untuk kepentingan rakyat Malaka, sesuai visi dan misi yang diemban. Hal itu disampaikan Bria Seran dalam menjawab pertanyaan dewan dalam sidang paripurna di Betun, Senin (19/12/2016).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

Bria Seran mengatakan, selaku penyelenggara pemerintah tertinggi di daerah ini, pihaknya mendapatkan legitimasi dari pemerintah melalui pelantikan dirinya sebagai Bupati dan juga mendapatkan legitimasi dan dukungan rakyat sebanyak 44.776 pemilih yang mendukung, sehingga diharapkan tidak perlu ada ancaman-ancaman dan tekanan serta gertakan dari kelompok orang yang merasa tidak puas, atas kebijakan yang diambil.

“Kami minta supaya tidak usah adah gertakan dan ancaman karena sesungguhnya hati nurani kami bekerja untuk rakyat. Saya laporkan bahwa sesuai janji saya saat kampanye bahwa saya datang kembali ke Malaka karena ketertarikan berdasarkan nurani yang paling dalam. Saya terdorong datang ke kampung halaman karena semangat untuk mengabdi di daerah ini. Alasannya sederhana. Nama saya Bria Seran, maka saya kembali ke kampung halaman hanya mencari dua hal disini. Pertama, saya harus bekerja dengan baik untuk meletakkan fondasi yang kuat dan dinamis supaya anak cucu tetap ingat Bupati SBS-DA, karena buat hal-hal baik. Kedua, saya kerja dengan sebaik-baiknya supaya suatu saat saya meninggal bisa mendapatkan tempat yang layak disisi Tuhan,” ungkapnya.

Baca Juga :   25 Ribu Anak Indonesia Akses Fitur Porno. Riwu Kore: Ini Darurat Pornografi yang Perlu Ditangani Secara Bijak

Terkait pilkades papar dia, pemerintah tetap membuat kriteria seperti ini. Kalau rakyat tidak setuju, disilahkan salurkan aspirasi kepada dewan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk dibahas bersama dewan. Menyalurkan aspirasi kepada dewan itu haknya rakyat. Hanya saja, dewan tidak boleh membuat keputusan-keputusan representatif pemerintah. Dewan harus bekerja sesuai tupoksinya menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah untuk didiskusikan. “Kalau tidak puas kami sarankan silahkan gugat ke PTUN. Karena itu mekanisme yang ada. Kalau PTUN perintahkan dalam putusan itu bahwa harus dibatalkan maka pemerintah tunduk karena kita negara hukum yang diatur hukum,” bilang dia.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, seseorang disebut benar atau salah itu, bukan karena bisa teriak di jalan-jalan. Tetapi karena keputusan hukum. Soal kebijakan pemerintah ranahnya PTUN melalui sidang pengadilan. “Saya hanya memberikan nasehat supaya rakyat mengetahui prosedur yang benar, dalam memperjuangkan aspirasinya jika kandas di dewan dan pemerintah, bisa menempuh jalan yang benar. Rakyat Malaka jangan dipolitisir atau diajari hal-hal yang menyesatkan,” pungkasnya. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top