POLITIK

Kinerja Disorot Masyarakat, Ini Jawaban DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Belu (DPRD) Kabupaten Belu mendapat sorotan. DPRD Belu dihimbau untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi yakni pengawasan, anggaran dan legislasi.
Dalam dua hari awal pekan ini, dewan terus dipergunjingkan terkait disiplin dan kinerja di media sosial (sosmed).

Januaria Ewalde Berek

Januaria Ewalde Berek

Sejumlah anggota dewan dalam diskusi tak mau mempersoalkan isu yang sedang beredar, sebab informasi yang mencuat ke permukaan belum tentu benar. Adapun isu yang dipergunjingkan yakni, soal kedesiplinan para anggota dewan yang menghuni rumah rakyat itu. Tidak saja itu, melalui dunia maya sosmed, publik mempertanyakan kinerja dewan dalam menjalankan tugas seperti mengontrol program pembangunan, fungsi budgeting atau anggaran yang pro rakyat, juga tugas legislasi terkait soal berapa peraturan daerah (perda) inisiatif yang dihasilkan dewan.

Anggota DPRD Belu, Cyprianus Fahik selaku Ketua Badan Legislasi DPRD yang dikonfirmasi, Selasa (17/1/2017) di kantor dewan menyikapi informasi dengan kepala dingin. “Kalau ada informasi yang beredar seperti itu silakan saja. Kami (dewan-red) selama ini bekerja dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat, toh kalau ada hal yang kurang kedepannya akan diperbaiki,” ungkap Fahik.

Jelas Fahik, terkait Perda inisiatif telah ada beberapa Perda yang dihasilkan selama ini, hanya saja publik belum belum mengetahuinya sebab belum disosialisasikan sampai ke seluruh masyarakat Belu baik yang ada di dalam kota maupun di Kecamatan juga Desa-desa. Membuat suatu Perda bukan hal gampang, karena itu membutuhkan waktu dan anggaran. “Sehingga jangan hanya melihat seberapa Perda yang sudah dihasilkan. Tapi harus lihat juga urgensi dari sebuah Perda yang dihasilkan, sebab bagaimana pun Perda yang dihasilkan tentu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga :   DOB Malaka Harus Dipertahankan, Karena Taruhannya Adalah Jabatan Gubernur NTT

Dijelaskan, saat ini Perda inisiatif yang telah dihasilkan adalah perlindungan perempuan. Perda inisiatif tersebut dibuat karena persoalan mengenai perlindungan perempuan termasuk masalah tenaga kerja wanita di Kabupaten Belu masuk nominasi angka tertinggi di Provinsi NTT.

Bersamaan Ketua Fraksi PAN, Rudy Karlus Bouk tambahkan, Perda inisiatif yang dibuat membutuhkan anggaran anggaran yang sangat besar, dan itu anggarannya bukan saja puluhan juta akan tetapi mencapi miliaran rupiah. Oleh karena itu pembuatan suatu Perda tidaklah mudah dan itu sangat mempertimbangkan urgensitasnya.

Jelas Bouk, yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak melihat APBD yang telah dilaksanakan. Apakah anggaran dalam APBD yang ditetapkan itu sudah menjawab harapan masyarakat ataukah belum. Hal ini yang harus dilihat karena APBD berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Pada prinsipnya Dewan tetap melakukan tugasnya sebagai fungsi penyambung lidah rakyat.

Sebelumnya Ketua DPRD Belu Januaria Awalde Berek dalam paripurna penetapan kalender kerja menghimbau kepada seluruh anggota dewan untuk terus meningkatkan kinerja sesuai kalender yang telah ditetapkan. Secara konkrit tugas yang dilaksanakan berpedoman pada kalender kerja dan tata tertib. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top