RAGAM

Kurang Perencanaan dan Penyerapan, Silpa Kota Kupang Capai Rp 149 Miliar pada 2016 Lalu

KUPANG, Kilastimor.com-DPRD Kota Kupang mengingatkan Pemerintah Kota Kupang soal Silpa. Pasalnya, daya serap anggaran untuk belanja daerah tahun 2015 dan tahun 2016 masih terdapat Silpa yang cukup besar.

“Kami dari Fraksi Gabungan Kebangkaitan Indonesia DPRD Kota Kupang, berharap dengan berjalan tahun anggaran 2017 kiranya pemerintah dapat kembali berkaca dengan kondisi anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 , agar daya serap anggaran untuk belanja daerah tahun 2017 dapat terserap secara maksimal,” kata Ketua Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kupang, Daniel Hurek kepada wartawan di Kantor DPRD,Rabu (8/2).

Daniel Hurek

Daniel Hurek

Hurek mengatakan,salah satu pengerak lokomotif ekonomi suatu daerah adalah belanja pemerintah, selain belanja yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pengusaha. Oleh karena itu, makin besar belanja daerah maka pastinya banyak uang yang beredar dimasyarakat maka pula terciptanya lapangan kerja dan peluang kerja yang bagus.

Menurut Hurek, tahun anggaran 2015, Silpa sebesar Rp 133.316.816.691. Angka sebesar ini adalah Silpa yang terbaca pada perubahan anggaran 2015, yang berarti tahun 2014 anggaran sebaser Rp 133 milliar lebih tersebut tidak terbelanjakan. Sementara untuk tahun 2016 Silpa sebesar Rp 149.783.662.000 juga tidak terserap.

“Pemerintah harus lebih cermat, agar anggaran bisa terserap dengan baik. Untuk itu, Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia telah memperjuangkan kepada pemerintah dalam sidang, agar pekerjaan yang akan dilaksanakan tahun depan perencanaan harus dilakukan satu tahun sebelumnya. Silpa yang besar akibat dari perencanaan dan pelaksanaan terjadi pada tahun yang sama,” kata Hurek.

Baca Juga :   Hilang Kendali, Yosua dan Eman Tewas di Depan Kantor Lurah Beirafu

Selain itu juga,kata Hurek, Fraksi Gubungan Kebangkitan Indonesia mendorong agar Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan dan aset, hendaknya lebih baik, agar dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sampai hari ini Pemerintah Kota masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Meraih WTP merupakan harapan dan cita-cita bersama. Untuk itu dalam pemandangan umum Fraksi kita mendorong dilakukan konsolidasi yang baik, terkait pengelolaan aset senilai Rp 1.192.251.960.000 tersebut, baik aset bergarak dan tidak bergerak. Jika semua berjalan naik, WTP pasti diraih,” tukas Hurek.

Sedangkan untuk penyertaan modal bagi perusahan daerah, kata Hurek, masih terkendala yakni pada laporan keuangan dari auditor independen. Bukan benar dan salah soal laporannya, tetapi apakah sudah dilakukan atau belum. Hingga saat ini, PD Pasar, Koperasi Maju, PDAM dan PT Sasando belum memasukan laporannya. “Hanya PDAM yang sudah ada laporanya, sedangkan tiga perusahaan daerah lain belum. Jadi kami belum bisa setujui,” tuntasnya. (ify)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top