“Pemerintah harus lebih cermat, agar anggaran bisa terserap dengan baik. Untuk itu, Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia telah memperjuangkan kepada pemerintah dalam sidang, agar pekerjaan yang akan dilaksanakan tahun depan perencanaan harus dilakukan satu tahun sebelumnya. Silpa yang besar akibat dari perencanaan dan pelaksanaan terjadi pada tahun yang sama,” kata Hurek.
Selain itu juga,kata Hurek, Fraksi Gubungan Kebangkitan Indonesia mendorong agar Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan dan aset, hendaknya lebih baik, agar dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sampai hari ini Pemerintah Kota masih meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Meraih WTP merupakan harapan dan cita-cita bersama. Untuk itu dalam pemandangan umum Fraksi kita mendorong dilakukan konsolidasi yang baik, terkait pengelolaan aset senilai Rp 1.192.251.960.000 tersebut, baik aset bergarak dan tidak bergerak. Jika semua berjalan naik, WTP pasti diraih,” tukas Hurek.
Sedangkan untuk penyertaan modal bagi perusahan daerah, kata Hurek, masih terkendala yakni pada laporan keuangan dari auditor independen. Bukan benar dan salah soal laporannya, tetapi apakah sudah dilakukan atau belum. Hingga saat ini, PD Pasar, Koperasi Maju, PDAM dan PT Sasando belum memasukan laporannya. “Hanya PDAM yang sudah ada laporanya, sedangkan tiga perusahaan daerah lain belum. Jadi kami belum bisa setujui,” tuntasnya. (ify)
