RAGAM

Masyarakat Minta Tambang Mangan di Fatunisuan, TTU, Dihentikan

KEFAMENANU, Kilastimor.com-Masayarakat Desa Fatunisuan kini tengah resah dan kebingungan akan aktivitas tambang mangan PT. Cipta Nusa Perkasa Sultra, yang berada ditengah-tengah pemukiman, persawahan dan terutama mata air Banfen yang selama ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Penduduk Desa Fatunisuan.

Lokasi Tambang Mangan PT. Cipta Nusa Perkasa Sultra di Desa Fatunisuan, Kec. Miomafo Barat, TTU.

Lokasi Tambang Mangan PT. Cipta Nusa Perkasa Sultra di Desa Fatunisuan, Kec. Miomafo Barat, TTU.

Tokoh masayarakat Desa Fatunisuan, Zakarias Suan kepada kilastimor, Minggu (29/1) mengemukakan, masyarakat resah dan bingung dengan aktivitas PT. Cipta Nusa Perkasa Sultra. Bagaimana tidak, aktivitas tambang yang bersentuhan langsung dengan keseharian masyarakat tersebut, bisa membawa dampak buruk kepada masyarakat.

Sebut Suan, sosialisasi tentang aktivitas ini saja tidak ada, sementara sudah mulai bekerja di lokasi tambang itu. “Saya melihat aktvitas ini dan bingung karena 40 meter dari tambang ini adalah sumber mata air yang menghidupi desa ini, selain itu 5 meter dari aktivitas tambang ini adalah area persawahan kurang lebih dua hektare dan 20 meter dari aktivitas itu adalah pemukiman umum penduduk desa ini.

Dia menambahkan, kalau kemudian mempunyai efek kepada masyarakat, sebut saja kekeringan, longsor dan air bersih yang sudah tercemar dengan limbah mangan, siapa yang akan bertanggungjawab.
Dia meminta aktivitas tambang itu segera dihentikan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten TTU

Camat Miomafo Barat, Paulinus Talan saat di konfirmasi via telephone mengaku belum mengetahui akan aktvitas tambang di Desa Fatunisuan karena belum dapat laporan resmi. Namun Talan menegaskan akan segera turun ke lokasi untuk memantau langsung fisik dari tambang itu.

Baca Juga :   Wabup Malaka: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. "Kejari Belu Bakal Proses DD Numponi"

Mantan Plt Kepala Dinas Pertambangan TTU, Agustinus Kasenube kepada kilastimor menjelaskan, sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, maka semua kativitas yang mengeruk hasil bumi, harus melengkapi semua izin yang diamanatkan dan UU. Namun dalam masalah ini, segala urusan pertambangan baik itu izin sudah menjadi kewenangan daerah Provinsi. “Pasalnya semua dokumen terkait pertambangan sudah diserahkan ke Provinsi per 23 Oktober 2016 lalu, sehingga tahun 2017 tidk lagi menjadi wewenang Dinas Pertambangan Kabupaten,

Disinggung mengenai izin ini sejak tahun 2013, sesuai Keputusan Bupati TTU Nomor 56 tahun 2013, dia membenarkan ha; itu, dan terkait aktvitas ini bisa dikonfirmasikan ke provinsi, “Silahkan tanyakan ke Dinas Pertambangan Provinsi,” pungkas Asisten II Sekda TTU itu. (jos)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top