EKONOMI

PLN dan Pemkab Belu, TTU dan Malaka MoU 100 Persen Desa Terlistriki

ATAMBUA, Kilastimor.com-PT. PLN Persero dan Pemerintah Kabupaten Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU) berkomiten agar seluruh wilayah pada tiga kabupaten itu 100 persen terlistriki.

MoU 100 persen desa terlistriki di Belu, TTU dan Malaka.

MoU 100 persen desa terlistriki di Belu, TTU dan Malaka.

Komitmen akan dijalankan dengan saling berkoordinasi dan bersinergi antar kelembagaan sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam hal, menyatukan semangat, komitmen dan aksi kerja-kerja (tulus, ikhlas) mewujudkannusa terang terus. Mensukseskan program 100 persen desa berlistrik di Kabupaten Belu, Malaka dan TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mensukseskan program pengembangan kelistrikan (pembangkitan, transmisi dan gerdu induk) di ketiga Kabupaten tersebut dan mendukung kesiapan infrastruktur pelabuhan, jalan dan percepatan perizinan yang terkait dengan pembangunan sistem kelistrikan.

Simpulan empat point komitmen dalam rapat koordinasi sinkronisasi PT. PLN Persero bersama tiga Pemkab ditandai dengan penandatanganan MoU oleh General Manager PT PLN Persero Wilayah NTT, Richard Safkaur, Wabup Belu, J.T Ose Luan, Wabup Malaka Daniel Asa dan Wabup TTU, Aloysius Kobes disaksikan Ketua DPRD Belu Januaria Ewalde Berek serta Ketua DPRD TTU, Frengky Saunaoh di Hotel Maahari, Kamis (9/2/2017).

Turut hadir pada rakor sinkronisasi PT. PLN Persero bersama tiga Pemkab tersebut, perwakilan Dinas Energi beserta Kepala Bidang Propinsi NTT, Pejabat PLN Rayon wilayah Kupang, Ketua Komisi III DPRD Belu, Malaka dan TTU, Pimpinan SKPD terkait Belu, Malaka dan TTu serta para Camat perbatasan dari tiga Kabupaten.

Baca Juga :   Dinkes Malaka Dorong Pengembangan Toga oleh Kelompok Masyarakat

General Manager PT. PLN Persero Wilayah NTT, Richard Safkaur mengatakan, di wilayah Propinsi NTT masih terdapat kurang lebih 1.200 desa yang belum berlistrik atau menikmati penerangan listrik. Berdasarkan data PLN untuk wilayah Kabupaten Belu masih terdapat lima desa, Malaka 25 desa dan TTU 52 desa. “Oleh karena itu hari ini kita rakor sinkronisasi data dengan tiga Kabupaten Belu, Malaka dan TTU untuk program 100% desa berlistrik. Hasil rakor berkomitmen sukseskan program sinkronisasi listrik pedesaan di perbatasan tiga Kabupaten,” ujar dia.

Menurut dia, program Presiden Nawacita membangun dari daerah pinggiran, tertinggal dan terluar. Indonesia terang harus dimulai dari pinggiran perbatasan. Sebab listrik sangat bermanfaatkan untuk warga dalam mendorong ekonomi masyarakat dan negara. “Ini adalah kebutuhan warga masyarakat kita yang ada di pedesaan, karena ini merupakan salah satu fasilitas pendukung bagi warga di pelosok desa,” kata Safkaur.

Safkaur mengakui, selama ini kebutuhan kelistrikan belum memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah NTT, padahal sangat tinggi sekali kebutuhan masyarakat untuk dimanfaatkan bisnis.

Program listrik pedesaan ini menjadi tugas pemerintah yang tentunya operator itu PLN sebagai pilot negara menyiapkan infrastruktur.

“Sinkronisasi data ini dengan Pemkab sangat penting, sebab program Pemerintah dua tahun kedepan seluruh desa di pelosok wilayah NTT harus terlistrikan sehingga nusa terang terus di wilayah perbatasan,” kata Safkaur.

Baca Juga :   Pilkada TTU Sesuai Rencana

Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan mengatakan, program utama dari rakor sinkronisasi perluasan jaringan listrik ke dusun-dusun dalam lima desa banyak yang belum. Sehingga Pemkab bersama Manager PLN Atambua akan ke dusun-dusun yang belum terjangkau. Tetapi program utama itu lima Desa di Belu harus masuk listrik pedesaan.

“Di wilayah Kecamatan Raimanuk ada Desa Faturika, Mandeu Raimanus dan Renrus. Sementara di Kecamatan Nanaenoe Desa Dubesi dan di Kecamatan Tasbar Desa Lawalutolus. Kalau itu sudah terjangkau maka kita akan melakukan koordinasi dan komunikasi selalu berkaitan dengan perluasannya sehingga dusun-dusun semua terlayani,” ujar dia.

Sesuai dengan rencana Pemerintah Pusat Presiden Jokowi dalam program Nawacita, Indonesia itu harus terang benderang atau tuntas terangnya, dan tidak ada dusun atau kampung yang tidak terjangkau. Karena akan terjangkau sebelum beliau mengakhiri masa jabatan. Harapan kita dengan pertemuan ini untuk tiga Kabupaten, terutama Kabupaten Belu kerjasama dan koordinasi antara pihak PLN dengan Pemerintah Daerah harus solid. Pemda harus ikut membantu melancarkan proses kelistrikan masuk pedesaan, karena itu menjadi kewajiban, karena bagaimana pun yang dilayani iniadalah masyarakat Indonesia. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top