RAGAM

Bergabung di Satpol PP, Linmas Harus Diberdayakan Pemda dan Pemerintah Desa

KUPANG, Kilastimor.com-Jika selama ini Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) berada dalam pembinaan Kesbangpolinmas, saat ini Satlinmas telah bergabung dengan dan menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini disampaikan Drs. Djoni Lan Lulan M.Si, Kepala Bidang Linmas Satpol PP NTT, kepada kilastimor.com, pada Selasa (14/3) di ruang kerjanya.

Djoni Lan Lulan

Djoni Lan Lulan

Lulan mengatakan bahwa, bergabungnya Satlinmas dalam Satpol PP ini berdasarkan PP nomor 6 tahun 2010, tentang Satpol PP dan Permendagri 84 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

“Jadi sebelum pemberlakuan PP Nomor 6 tahun 2010 dan Permendagri nomor 84 tahun 2014, Linmas bergabung di Kesbangpolinmas, tetapi setelah pemberlakuan, Satlinmas sudah bergabung dengan Satpol PP, menjadi salah satu bidang, yakni bidang perlindungan masyarakat,” jelas Lulan.

Tentang keberadaan Linmas, Luan menambahkan bahwa, sesuai dengan Permendagri 84 tahun 2014, satu desa memiliki linmas kurang lebih 10-15 orang, yang merupakan keterwakilan dari RT/RW dari desa atau kelurahan setempat. Linmas sendiri, menurut Luan, diangkat dengan SK kepala desa, dan kasatnya sendiri adalah Kepala desa yang memiliki dua jabatan atau disebut dengan ex-officio.

Lulan menambahkan bahwa, tugas Linmas di desa adalah meliputi ketentraman, ketertiban umum, membantu masyarakat pemerintah desa. Dirinya menegaskan bahwa ketika seorang Linmas melakukan upaya ketentraman dan ketertiban umum, maka sama dengan Linmas melakukan tugas Pol PP di Desa.

Baca Juga :   PAN Harus Dukung Program Pemerintah Pro Rakyat

“Sesuai dengan Permendagri nomor 84 Tahun 2014, Pasal 9, dijelaskan bahwa
Satlinmas mempunyai tugas membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam, penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan Negara,” jelas Lulan.

Ketika ditanya tentang apakah Linmas memiliki tugas untuk mengawal Perdes dan regulasi lain yang dikeluarkan kepala desa, luan mengatakan bahwa, sesuai Permendagri yang ada kepala desa adalah kasat Linmas, sehingga Linmas wajib untuk mengawal setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa atau kepala desa.

Mengenai pembiayaan terhadap, Luan mengatakan bahwa sesuai Permendagri 84 tahun 2014, bahwa SK pengangkatan linmas berdasarkan SK Bupati atau walikota, sehingga bisa saja dibiayai oleh pemerintah daerah setempat. Tetapi juga menurut Luan, karena Linmas berada di desa, sehingga pemerintah desa juga bisa membiayai Linmas.

“Sesuai permendagri 84 tahun 2014, Pasal 19, dijelaskan bahwa, Anggota Satlinmas, mempunyai hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas, mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional, mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas, mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas, mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri, dan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Untuk itu diharapkan pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa,” ungkap Lulan.

Baca Juga :   Mutasi Camat Raihat Mutasi Merupakan Bentuk Hukuman Dispilin

Lulan menambahkan, sangat disayangkan, karena selama ini Linmas di desa menjalankan kewajiban tugasnya. Tetapi kemudian, haknya sendiri tidak pernah diakomodir oleh pemerintah setempat, terutama pemerintah desa.

Selain itu tentang peningkatan SDM Linmas, sejauh ini bagian Linmas Satpol PP NTT, sedang mengupayakan untuk melakukan pelatihan bagi satlinmas. Tetapi menurut Luan, karena keterbatasan dana, sehingga yang akan dilibatkan hanya sebatas kasat yakni dalam hal ini kepala Desa. Sementara untuk Linmas sendiri, setiap tahun atau lima tahun sekali, yakni pada saat perhelatan Pemilu, para Linmas biasanya diberikan pembekalan. Tetapi juga, menurut Luan, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah dan pemerintah desa juga melakukan pelatihan bagi Linmas.

“Mengenai peningkatan SDM Linmas, dalam Pasal 21, permendagri 84 tahun 2014 diatur bahwa Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Kemudian Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, peningkatan peranserta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat; e. pengendalian dan operasi, dan pembekalan. Jadi tidak lagi peningkatan SDM linmas dilakukan pada saat jelang pemilu saja,” jelas Lulan.

Untuk diketahui bahwa menurut data yang dimiliki Satpol PP NTT, jumlah Linmas kota kelurahan dari 22 provinsi/Kota di NTT, adalah kurang lebih 43.000 anggota. Menurut Lulan, sesuai dengan jumlah Linmas yang tersebar di Desa/Kelurahan yang ada, merupakan potensi perlindungan terhadap masyarakat yang sangat baik. Untuk itu dirinya berharap, untuk memberdayakan Linmas yang ada, perlu dibangun kembali pos jaga di desa atau posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan, sesuai Pasal 22 Permendagri 84 tahun 2014. (qrs)

Baca Juga :   Pemda Belu Segera Bahas Perangkat Daerah Sesuai PP 18 Tahun 2016
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top