RAGAM

Draft Perda Disabilitas Masih Nyangkut di Biro Hukum NTT Sejak 2011

KUPANG, Kilastimor.com-Sejak tahun 2015 lalu, Gubernur mencanangkan NTT sebagai provinsi Inklusi, tetapi Draft Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas, nyangkut di Biro Hukum NTT. Bahkan sudah nyangkut sejak tahun 2011.
Hal ini disampaikan Paulus Manek, salah satu peserta pelatihan dan Ketua Lembaga Disabilitas Permata, dalam pelatihan konvensi penyandang Disabilitas atau CRPD pada Kamis (23/3) di Hotel Naka, yang digelar Handicap Internasional.

Diskusi soal Perda Diaabilitas.

Diskusi soal Perda Diaabilitas.

Paulus mengisahkan, saat itu dirinya bersama teman penyandang disabilitas, dinas sosial provinsi dan beberapa anggota DPRD Komisi A, provinsi NTT melakukan studi banding ke Yogjakarta. Disana, menurutnya mereka belajar tentang perda disabilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat.

Kemudian, setelah pulang, bersama tim mulai menyusun draft perda Disabilitas. Menurut Paulus, setelah penyusunan, draft perda ini dibawa ke biro hukum. Sayangnya, menurut Paulus, draft perda itu nyangkut di biro hukum hingga hari ini.

“Saya pernah bersama salah satu anggota DPRD provinsi, dari komisi A, waktu itu beliau masih aktif. Kami datang di biro hukum, menanyakan proses legalisasi perda ini sudah sampai dimana. Ternyata di biro hukum pegawai disana saling menanyakan, draft perda itu dimana. Sejak itu kami sudah tidak cek lagi,” kisah Paulus.

Dirinya menambahkan, sejak tahun 2011, dirinya bersama tim penyandang disabilitas berulangkali menanyakan nasib draft tersebut. Tetapi, menurut Paul, jawaban yang diterima adalah nanti akan ditindak lanjuti.

Baca Juga :   Lemah Pengawasan, Marak Penyundupan di Perbatasan RI-RDTL

Sementara itu, dalam penyampaian materinya Nuning Suryatiningsih, menyampaikan tentang Harmonisasi Hukum. Dalam materi ini, Narasumber dan Direktur Lembaga Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities (CIQAL) Jogja, mengatakan bahwa harmonisasi hukum merupakan upaya memadukan regulasi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dalam hal disabilitas, menurut Nunung, setiap negara anggota PBB, harus melakukan ratifikasi CRPD. Dan, amanah ratifikasi harus inklusi.

“Jadi, sesuai amanah CRPD, ratifikasi harmonisasi hukum, harus inklusif. Harmonisasi hukum inklusif juga hanya berbicara tentang Disabilitas. Tetiap lintas sektor, ketika menyusun regulasi pada level undang-undang, peraturan pemerintah, perda, pergub, perbup atau perwali harus inklusif,” jelas Nunung.

Dirinya menambahkan, soal Ratifikasi CRPD di Indonesia. Dimana, UNCRPD diundangkan melalui UU No 19 tahun 2011. Kemudian UU No 8 tahun 2016 merupakan harmonisasi setelah ratifikasi CRPD tersebut.

Pada kesempatan ini, dirinya mendorong Lembaga Penyandang Disabilitas, LSM lokal, pemerhati Disabilitas dan Media massa untuk semakin gencar melakukan Advokasi. Tujuannya, menurut Nunung, agar ada harmonisasi hukum di daerah-daerah di NTT.

“Saya memberikan contoh, di Jogja, perda tentang Disabilitas, sudah ada sejak tahun 2012. Disana kami tidak advokasi atau berjuang sendiri, tetapi kami mengajak berbagai LSM baik lokal maupun internasional, juga Media Massa. Tujuannya, untuk kami perjuangkan harmonisasi dan ratifikasi hukum yang ada bagi Disbilitas. Hasilnya, perda tentang Diaabilitas di Jogja berhasil,” kisah Nunung.

Baca Juga :   TNI dan Masyarakat Bersama Jaga Kawasan Perbatasan RI-RDTL

Nunung berharap, ketika ada gerakan bersama, maka perda, tidak saja tinggal draft yang mengendap di biro hukum, tetapi akan menjadi perda. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top