Sementara itu, dalam penyampaian materinya Nuning Suryatiningsih, menyampaikan tentang Harmonisasi Hukum. Dalam materi ini, Narasumber dan Direktur Lembaga Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities (CIQAL) Jogja, mengatakan bahwa harmonisasi hukum merupakan upaya memadukan regulasi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dalam hal disabilitas, menurut Nunung, setiap negara anggota PBB, harus melakukan ratifikasi CRPD. Dan, amanah ratifikasi harus inklusi.
“Jadi, sesuai amanah CRPD, ratifikasi harmonisasi hukum, harus inklusif. Harmonisasi hukum inklusif juga hanya berbicara tentang Disabilitas. Tetiap lintas sektor, ketika menyusun regulasi pada level undang-undang, peraturan pemerintah, perda, pergub, perbup atau perwali harus inklusif,” jelas Nunung.
Dirinya menambahkan, soal Ratifikasi CRPD di Indonesia. Dimana, UNCRPD diundangkan melalui UU No 19 tahun 2011. Kemudian UU No 8 tahun 2016 merupakan harmonisasi setelah ratifikasi CRPD tersebut.
Pada kesempatan ini, dirinya mendorong Lembaga Penyandang Disabilitas, LSM lokal, pemerhati Disabilitas dan Media massa untuk semakin gencar melakukan Advokasi. Tujuannya, menurut Nunung, agar ada harmonisasi hukum di daerah-daerah di NTT.
“Saya memberikan contoh, di Jogja, perda tentang Disabilitas, sudah ada sejak tahun 2012. Disana kami tidak advokasi atau berjuang sendiri, tetapi kami mengajak berbagai LSM baik lokal maupun internasional, juga Media Massa. Tujuannya, untuk kami perjuangkan harmonisasi dan ratifikasi hukum yang ada bagi Disbilitas. Hasilnya, perda tentang Diaabilitas di Jogja berhasil,” kisah Nunung.
Nunung berharap, ketika ada gerakan bersama, maka perda, tidak saja tinggal draft yang mengendap di biro hukum, tetapi akan menjadi perda. (qrs)
