EKONOMI

Ferry Kase: Gunakan Mata Uang Rupiah Merupakan Bentuk Pengakuan Identitas Kebangsaan

BETUN, Kilastimor.com-Ferry Kase selaku Anggota D PR RI Komisi XI menjelaskan tentang pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Baginya, penggunaan mata uang rupiah merupakan bentuk pengakuan identitas kebangsaan dan pondasi menuju perbaikan struktur ekonomi.

“Tentu kita masih ingat dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari wilayah NKRI. Salah satu pertimbangan Mahkama Internasional melepaskan kedua pulau dari Indonesia adalah karena minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi yang menggunakan rupiah di sana.
Sebuah catatan sejarah yang penting sekaligus pembelajaran bagi kita agar kejadian serupa tidak terulang,” tutur Ferry saat diundang sebagai pembicara dalam seminar mata uang rupiah di Hotel Ramayana Betun, Kecamatan Malaka Tengah pada, Rabu (8/3).

Ferry Kase

Ferry Kase

Ferry menjelaskan bahwa selain aspek ekonomi terkait tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah, kewajiban pengguna rupiah didasari pula pada dimensi hukum dan kebangsaan. Dari sudut pandang hukum, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Setiap negara yang berdaulat memiliki mata uang sendiri yang berlaku di negara tersebut. Mata uang merupakan simbol kedaulatan suatu bangsa.

“Untuk menjamin kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya adalah dengan menggunakan mata uang rupiah di dalam teritorial Indonesia,” ungkap Ferry.

Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai kewajiban penggunaan rupiah bukanlah sebuah regularisasi baru yang di launching BI. Pada tahun 2011, telah diberlakukan UU mata uang, yang mengatur tentang rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya ketentuan BI terkait hal yang diharapkan akan mendorong penguatan dan pemurnian transaksi pembayaran di wilayah NKRI yaitu dengan menggunakan rupiah.

Baca Juga :   Warga Weliman Temukan Pria Tak Dikenal Tewas Terbakar

“Rupiah harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, serta menjadi identitas bangsa layaknya lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih,” ujarnya.

Ferry juga menjelaskan mengenai penyebab mata uang rupiah tak laku di daerah perbatasan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan mata uang asing justru dipakai di Wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Salah satunya adalah dominasi barang import yang dijual pedagang negara tetangga seperti barang-barang kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.

Sebagai contoh wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysa di Pulau Kalimantan, di mana produk import lebih dominasi peredaran barannya dibandingkan dengan produk d alam negeri. Penyebabnya karena kemampuan industri di pulau jawa untuk mensuplai ke perbatasan sangat minim, karena keterbatasan infrastruktur.

Kedua, soal kepraktisan dan netralitas dalam bertransaksi. Dalam beberapa kasus di wilayah perbatasan, menggunakan mata uang asing lebih praktis daripada menggunakan mata uang rupiah. Misalnya diperbatasan NTT dengan RDTL, meski Indonesai Surplus pasokan barang namun mata uang dolar AS lebih laku daripada rupiah.

Ketiga, faktor nilai rupiah. Natsir mengakui pamor rupiah di negara lain termasuk di negara tetangga relatif tak kuat. Penyebabnya selain nilainya rendah daripada mata uang lainnya, juga karena nominalnya sangat besar sehingga tak praktis.

Karena itu, Ferry meminta kepada BI sebagai otoritas harus memberi perhatian khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. BI harus mengagendakan untuk menjaga pasokan rupiah di daerah tersebut. Selain itu, harus ad upaya khusus agar penggunaan rupiah tidak hanya sekedar mematuhi regulasi secara legal.
“Harus diupayakan agar masyarakat lebih senang memakai rupiah dibandingkan dengan mata uang negara sebelah,” ujarnya.

Baca Juga :   Warga Desa Naisau Ikut Sosialisasi Program Pamsimas

Bertolak dari semuanya itu, Ferry memberikan rekomendasi kepada BI agar menetapkan kewajiban penggunan rupiah terhadap jumlah uang beredar di masyarakat. Menurutnya, penetapan kewajiban pengguna rupiah masih perlu ditingkatkan, sehingga dampaknya dapat lebih jelas terlihat dan dirasakan.

“Upaya peningkatannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: meningkatkan intensitas sosialisasi, baik kepada masyarakat umum maupun lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta sektor swasta untuk mendorong kesadaran akan pentingnya penggunaan rupiah di wilayah NKRI,” jelasnya.

Selain itu, Ferry juga merekomendasikan kepada BI untuk mempererat kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan serta sektor swasta sebagai upaya perluasan penggunaan rupiah pada masing-masing area/bidang. Selain itu, untuk meminimalisasi penggunaan mata uang asing oleh lembaga-lembaga tersebut.

Kerjasama dimaksud dapat berupa kesepakatan mengenai jenis kegiatan yang harus diikuti ketentuan kewajiban penggunaan rupiah dan jenis kegiatan yang dapat dikecualikan dan ditunda pelaksanaannya. Kesepakatan tersebut nantinya diharapkan dapat disosialisasikan bersama BI dan lembaga terkait kepada seluruh jajaran/bidang usaha yang berada di bawah lembaga dimaksud. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top