RAGAM

HI Gelar Pelatihan Kovensi Hak Disabilitas

KUPANG, Kilastimor.com-Lembaga Internasional, Handicap Internasional (HI), menggelar pelatihan bagi sejumlah Lembaga Penyandang Disabilitas, LSM lokal dan stakeholder di kota Kupang. Kegiatan yang bertajuk Pelatihan Konvensi Hak Disabilitas ini digelar di Hotel Naka, pada Rabu (22/3). Kegiatan ini digelar selama tiga hari, yakni Rabu, 22-24 Maret
.
Koordinator HI wilayah NTT, Yoris Bela mengawali kegiatan ini sedikit bercerita tentang Handicap. Dirinya mengatakan bahwa Handicap mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 2005. Kala itu menurut Yoris, HI membantu korban bencana sunami di Aceh dan kemudian Gempa dI Jogja.
Setelah itu, menurut Yoris, HI mulai membangun kerjasama dengan kementerian sosial. Secara legal HI diterima dan bekerja di Indonesia dengan disabilitas.

Sosialisasi Disabilitas

Sosialisasi Disabilitas

“Handicap selalu melakukan perhatian pada isu disabilitas dan ini menjadi topic utama dari kerja-kerja Handicap. Tetapi juga Handicap dalam kerja-kerjanya, tanggap terhadap bencana, advokasi, pendidikan dan ini adalah take line handicap,” jelas Yoris.
Terkait dengan pelatihan ini, pada tahun 2010, Handicap fokus memperjuangkan hal-hak disabilitas. Menurut Yoris, saat itu belum ada ratifikasi United Nasion Convention on the Right of Person with Disability (UNCRPD), melalui Undang-undang.
Untuk diketahui bahwa Ratifikasi CRPD, baru dilakukan pada tahun 2016, melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Mengenai bagaimana memperjuangkan hak-hak penyandang diabilitas, Nuning Suryatiningsih menyampaikan hal ini. Narasumber yang berasal dari Lembaga Penyandang Disabilitas Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities (CIQAL), menyampaikan tentang CRPD.

Baca Juga :   Ganti Pimpinan SKPD Berkinerja Buruk. Fraksi: Kalau Tidak DPRD TTS Gunakan Hak Angket

Direktur CIQAL ini menjelaskan tentang CRPD. Dimana CRPD merupakan resolusi PBB yang disepakati bersama negara-negara anggota PBB, tentang Disabilitas. Menurut Nuning, CRPD mengatur berbagai hal tentang disabilitas. Dimana, diharapkan setiap kebijakan pemerintah dalam hal regulasi dapat meratifikasi CRPD.

“Saat ini CRPD sudah diratifikasi melalu undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Tetapi kemudian kita perlu melakukan advokasi ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, supaya ada regulasi lokal seperti Perda, Pergub atau Perbup dan Perwali, yang dapat mengatur khusus tentang Disabilitas,” jelas Nunung.
Untuk diketahui bahwa, dalam pelatihan hari pertama ini, peserta yang hadir, terlibat aktif dalam setiap diskusi yang dilakukan. Selain itu, pada kesempatan ini peserta membedah dan melihat setiap isi pasal-pasal CRPD. Para peserta didorong untuk semakin paham tentang Disabilitas. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top