RAGAM

Kades Terancam Dinonjobkan bila Terlambat Masukan LPj

BETUN, Kilastimor.com-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Agustinus Nahak mengaku sedang mengkaji aturan terkait penonjoban (pemberhentian sementara dari jabatan, red) untuk kepala desa yang terlambat membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) terkait dana desa. Hal ini dilakukannya untuk memberikan efek jerah kepada para kepala desa yang selama ini selalu terlambat memasukkan laporan pertanggungjawabannya.

Agustinus Nahak

Agustinus Nahak

“Saya kesal juga, setiap tahun para kepala desa selalu terlambat memasukkan LPj penggunaan dana desanya. Mereka (kepala desa, red) kalau eksekusi cepat, tetapi buat pertanggungjawaban setengah mati. Sampai-sampai kita harus jemput bola ke desa untuk desak mereka buat laporannya,” kesal Agustinus saat dijumpai media di ruang kerjanya, Rabu (15/3/2017).

Bukan tanpa alasan, Agustinus kesal karena keterlambatan memasukkan laporan pertanggungjawaban selalu terulang setiap tahun. Ada beraragam alasan dikemukan oleh para kepala desa. Ada yang memberikan alasan mulai dari pencairan yang terlambat, proyek fisik yang belum tuntas, kwitansi yang kurang sampai hubungan yang kurang harmonis antara kepala desa dengan bendahara dan sekretarisnya.

Dirinya memberikan beberapa contoh kasus seperti Desa Alas Selatan dan Desa Lakekun Utara. Alasan kedua kepala desa ini terlambat memberikan LPj-nya karena bendahara dan sekretaris menolak menandatangi LPj. Hal ini disebabkan karena penggunaan dana desa yang dimonopoli oleh kepala desa.

“Di Alas Selatan dan Lakekun Utara, Kepala Desa diduga gunakan uang tanpa sepengetahuan Bendahara dan Sekretaris Desa. Giliran mau mempertanggungjawabkan, kepala desa minta bendahara dan sekertaris tandatangan. Makanya mereka (bendahara dan sekertaris, red) menolaknya. Karena hal tersebutlah laporan pertanggungjawaban kedua desa tersebut hingga saat ini belum dimasukan,” ungkap Agustinus.

Baca Juga :   Mayoritas Lakalantas di Belu dan Malaka Dipicu Mabok Miras

Karena iu, untuk mendorong agar para kepala desa secepatnya memasukan LPj-nya, maka Agustinus telah membentuk 6 tim untuk menjemput LPj penggunaan dana desa di setiap desa. Bagi yang belum selesai, tim akan menjemput aparat desanya agar menyusun laporannya di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tujuannya agar para aparat desa dapat dibantu oleh petugas yang telah disiapkan.

“BPKAD juga sudah membentuk tim untuk membantu aparat desa dalam menyusun laporannya. Hal ini untuk mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawabannya,” tutur Agustinus. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top