RAGAM

Kemendikbud Minta Pemda Malaka Bentuk Kelompok Kerja Guru

BETUN, Kilastimor.com-Dalam rangka mensukseskan Ujian Nasional (UN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan dana bantuan kepada organisasi guru di daerah. Hal ini disampaikan oleh Vinsensius Kehi Lau selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka kepada kilastimor.com di ruang kerjanya pada, Kamis (2/3).

Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran pose bersama anggota DPRD Malaka, saat mengunjungi Kemendikbud.

Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran pose bersama anggota DPRD Malaka, saat mengunjungi Kemendikbud.

Vinsen menjelaskan organisasi sasaran pemberian dana itu adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selai itu ada pula Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Vinsen mengatakan bahwa anggaran disiapkan untuk menyasar 2.669 unit kelompok kerja di seluruh Indonesia. Total anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Satu unit kelompok kerja mendapat bantuan 35 juta sanpai 40 juta rupiah.

Pengucuran bantuan tersebut terkait dengan program peningkatan mutu guru serta tenaga kependidikan dasar dan menengah di daerah. Khususnya terkait dua agena besar Kemendikbud, yakni Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
“Untuk Kabupaten Malaka, ada bantuan keuangan dari kementrian untuk Organisasi Kelompok Kerja Guru IPS setingkat SD dan SLTP serta Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran IP,” papar Vinsen.

Ketua DPD PAN Malaka mengatakan, Pemda Malaka diminta untuk segera membentuk strukturnya minimal ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Akan tetapi, lebih baiknya ditandatagani oleh Bupati.
Lebih lanjut Vinsen menjelaskan bahwa kepengurusan meliputi ketua, sekertaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian punya catatan aktif menjalankan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dibuktikan dengan laporan kegiatan berkala dan bukti fisik kegiatan. Kriteria terakhir harus memiliki NPWP dan nomor rekening di bank pemerintah atas nama organisasi, bukan perorangan.

Baca Juga :   Bangun Tanggul Benenain, BWS Dialokasikan Dana Rp 1,40 Triliun

“Setelah itu dibawah ke jakarta pada Kemendikbud. Ada bantuan kepada organiasi untuk mensukseskan ujian nasional. Itu semacam insentif,” lanjutnya.

Vinsen menuturkan bahwa dana bantuan dari daerah itu diharapkan dipecah menjadi dua. 70 persen sampai 80 persen untuk pembuatan soal USBN dan 20 persen sampai 30 persen untuk program PPK.
Makanya disarankan untuk Pemda Malaka agar mengumpulkan guru-guru yang dianggap mampu untuk masuk di dalam organiasi itu. Tujuannya agar dalam menyusun bahan ujian USN itu betul-betul mendapat suatu sistem ujian yang berkualias, kompetitif dan berstandar nasional.

“Itu yang diminta dan segera di bawah ke jakarta agar dana tersebut segera dikucurkan,” tutur Vinsen.
Targetnya kalau bisa sebelum Undilaksanakan, struktur organisasinya sudah terbentuk. Setelah itu segera dilaporkan ke jakarta untuk mendapatkan bantuan.

Pada, Kamis (23/2) lalu, Ketua DPRD Kabupaten Malaka bersama Pimpinan Komisi III beserta anggota mengadakan pertemuan dengan A. Hendra Sudjana dan Bambang Susilo dari Kemendikbud di Jakatra. Hendra Sudjana merupakan Kasubdit Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan Dirgen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan Bambang Susilo merupakan Kasubdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Dirgen Guru dan Kependidikan.

Vinsen mengatakan bahwa sekembali dari jakarta, DPRD telah menyampaikan kepada dinas pendidikan. Artinya sudah diberitahukan, tinggal dinas pendidikan merealisasikan hal tersebut. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top