RAGAM

Kepala BKD Siap Eksekusi, Bupati Kupang Pilih Ampuni Tiga Pimpinan OPD

OELAMASI, Kilastimor.com-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kupang, Mesakh Liufeto, siap untuk mengeksekusi, apabila ada perintah dari Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, terkait tiga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memasukan LPj TA 2016.
Hal ini disampaikan Liufeto kepada kilastimor.com, pada Selasa (14/3) siang, di Kantor Bupati Kupang.

Ayub Titu Eki

Ayub Titu Eki

Seperti diberitakan kilastimor.com sebelumnya, ketiga pimpinan OPD yang dimaksud yakni Kepala Dinas Kesehatan, dr. Robert Amaheka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Imanuel Buan dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Arnold Saubaki.

Mesakh mengaku, kurang satu hari lagi deadline yang diberikan bupati Kupang kepada ketiga pimpinan OPD, yakni Rabu (15/3) hari ini. Sampai sekarang, belum ada pemberitahuan dari Bupati Kupang terkait pencopotan jabatan.

“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan Bapak Bupati terkait pencopotan atau mutasi ketiga pimpinan OPD, artinya masih dalam posisi aman,” jelas Liufeto.

Sementara itu, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki ketika jumpa pers di ruang kerjanya menyampaikan, ketiga pimpinan OPD yang dimaksud, masih dalam posisi aman. Dimana, ketiga pemimpin OPD tersebut sudah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk secepatnya menyelesaikan LPj tahunan mereka.

Titu Eki menambahkan, setelah ketiga pimpinan OPD tersebut mengakui kesalahan mereka, dirinya memberikan pengampunan kepada ketiga pimpinan OPD tersebut.

Tetapi menurut Titu Eki, dirinya tetap memberikan deadline hingga akhir Maret 2017.
“Jadi sangat manusiawi. Saya memaafkan ketika ketiga pimpinan OPD tersebut, setelah mereka meminta maaf kepada saya. Tetapi saya tetap memberikan deadline, agar mereka tetap menyelesaikan LPj dan kekurangan-kekurangan terkait dimaksud hingga akhir Maret 2017,” ungkap Titu Eki.

Baca Juga :   Pelaku Utama Pembunuhan Purnawirawan Joao Vicente Divonis 20 Tahun Penjara

Ketika ditanya soal penyebab keterlambatan LPj dan kenapa SKPD yang lain sudah lebih dahulu memasukan LPj, Titu Eki menjelaskan sesuai pengakuan dari ketiga pimpinan OPD tersebut, di OPD-nya mengalami kesulitan dalam melakukan penghitungan nilai aset serta penghitungan nilai susut terhadap aset yang ada. Sehingga, menurut Titu Eki, proses penghitungan nilai aset membutuhkan ketelitian agar penghitungan dilakukan secara tepat dan tidak menjadi penilaian negatif dari BPK NTT.

Selain itu menurut Titu Eki, ketiga OPD tersebut juga mengalami kendala dalam menghitung aset. Hal ini menurut Titu Eki, disebabkan pada program pemerintah provinsi yang dilakukan diluar SKPD di kabupaten Kupang. Sehingga, tidak semua intervensi program provinsi yang terekam dalam sistem di kabupaten, dengan demikian, OPD di level kabupaten ketika melakukan input, maka sistem menolak atau tidak membaca.

“Saya memberikan contoh, kadang Dinas Pendidikan Provinsi NTT melakukan program langsung ke sekolah. Nah, ketika program tersebut berakhir, maka hasil program tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai aset. Ketika dinas pendidikan kabupaten melakukan input, maka aset tersebut tidak terbaca baik dalam sistem, sehingga perlu pembenahan,” jelas Titu Eki.

Titu Eki menambahkan, saat ini, ketiga SKPD tersebut sedang melakukan pembenahan dan sinkronosasi data dengan provinsi. Sehingga dirinya berharap, secepatnya LPj dapat dimasukan. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top