POLITIK

Nikolaus Makleat Resmi jadi Wakil Ketua I DPRD Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Nikolaus Makleat resmi dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka dalam Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah/janji wakil ketua DPRD Kabupaten Malaka pengganti antar waktu masa jabatan 2014-2019 di ruang sidang DPRD,pada, Jumat (17/3) kemarin

Nikolaus Makleat saat diambil sumpah oleh Ketua PN Atambua.

Nikolaus Makleat saat diambil sumpah oleh Ketua PN Atambua.

Pergantian Kursi Pimpinan DPRD yang ditempati oleh partai Gerindra itu mengalami kekosongan setelah Benny Chandradinata yang sejak 2015 lalu mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Saat itu, Benny Candradinata mengundurkan diri karena maju sebagai Calon Wakil Bupati Malaka berpasangan dengan Calon Bupati Malaka, Ludovikus Taolin.

Pengesahan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT. Surat keputusan itu memiliki nomor surat Pem.172.01/04/II/2017 tentang pengresmian pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka atas nama Benny Chandradinata masa jabatan 2014-2019 dan pengresmian pergantian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka atas nama Nikolas Makleat. Sebelumnya, pada tanggal 15 Oktober 2015 telah mengeluarkan keputusan pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka atas nama Benny Candradinata.

Dalam pidatonya, Bupati Malaka Stef Bria Seran menyampaikan alasan keterlambatan pergantian kursi kepemimpinan di DPRD Kabupaten Malaka. Beliau menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan karena sejumlah tahapan yang harus dilakukan mulai dari internal Partai politik dikirim ke DPRD, Pemkab Malaka, Pemkab Propinsi hingga penetapan SK pimpinan DPRD oleh Gubernur NTT.

“Ini memang terlambat, tapi semua itu berjalan dalam koridor dan tatanan administrasi negara RI. Jadi jangan salah paham, salah persepsi tentang proses yang panjang ini, karena sudah sesuai aturannya,” tegas Bupati Stef.

Baca Juga :   DOB Malaka dapat Penilaian Baik dari Pemerintah Pusat

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menyarankan kepada para anggota DPRD Malaka untuk rajin turun ke daerah Konstituennya. Hal ini dimaksudkan agar anggota DPRD bisa mendengar secara langsung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya.

“Sebagai anggota DPRD, dimana dalam Undang-undang, mengamatkan kewajiban anggota DPRD adalah harus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Untuk mampu mendengar aspirasi masyarakat, maka anggota DPRD harus rajin berkumpul dengan masyarakat. Setelah mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat, maka selanjutnya harus diperjuangkan agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pesan Stef Bria Seran.

Sementara itu, Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran dalam pidato politiknya mengatakan bahwa dengan dilantiknya pimpinan DPRD PAW, diharapkan dapat bekerja dengan seadil-adilnya dan penuh dedikasi. Hal ini sebagai wujud pelayanan pada masyarakat kabupaten Malaka.

Adrianus menjelaskan, berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 57 menyatakan, bahwa penyelenggara pemerintah daerah meliputi pemerintah Propinsi dan Kabupaten yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah. Hal ini berarti, lanjut Adrianus, lembaga DPRD Malaka adalah mitra kerja pemerintah daerah kabupaten Malaka untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

“Oleh karena itu diperlukan hubungan yang selaras dan serasi antara eksekutif dan legislatif agar keputusan yang diambil benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Malaka,” tandas Adrianus. (richi anyan)

Baca Juga :   Lecehkan Wartawan, Pena Batas RI-RDTL Polisikan Bos LHB
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top