NASIONAL

Pemda Dihimbau Perhatikan Regulasi KPTKI Belu

JAKARTA, Kilastimor.com-Setelah beraudiens dengan pihak BNP2TKI di jalan M. T Haryono, Selasa kemarin, Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) Kabupaten Belu juga melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Rabu (8/3) di jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

KPTKI Belu audiens dengan pihak Kemenaker.

KPTKI Belu audiens dengan pihak Kemenaker.

Ketua KPTKI Belu, Jemi Haekase didampingi Kabid PPTK Disnakertrans Belu, Melianus Lepangkari dalam audiensi bersama Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker R. Soes Hindharno di ruang kerja menuturkan, fungsi dan kewenangan KPTKI Belu setelah dibentuk hanya sebatas memfasilitasi kasus TKI yang legal. Sementara TKI illegal yang mengalami kasus tidak bisa difasilitasi untuk penanganannya.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, R. Soes Hindharno menuturkan, terkait hal tersebut harus kembali pada Pemda untuk mengkaji ulang regulasinya untuk diberi ruang kepada KPTKI sehingga tugas pokoknya menangani seluruh TKI bermasalah baik itu legal maupun illegal.

“Paling tidak KPTKI hadir untuk melakukan tindakan profentif membantu masyarakat. Peran komisi kembali pada pemerintah daerah, bahwa kewenangan untuk penanganan jangan dibatasi. Sebab tugas dan kewenangan komisi penting dalam membantu pemerintah mencegah TKI,” papar dia.

Diharapkan, dengan terbentuknya KPTKI Belu bisa kerjasama dengan Dinas terkait. Komisi bisa mendeteksi apakah calon TKI yang ingin bekerja gunakan visa kerja atau modus turis. Tugas pertama setiap penduduk yang akan keluar negeri wajb terdaftar di Dinas terkait yakni tenaga kerja, saat mengurus kartu kuning. Juga ikut melakukan sosialisasi agar TKI sesuai prosedur dan calon TKI sebelum berangkat harus siap mental kerja.

Baca Juga :   Kembangkan SDM Masyarakat Malaka, Sekretaris Pemuda Katolik Bantu Buku

Tambah Soes, kebanyakan tenaga kerja Indonesia berasal dari level bawah. TKI kita porsinya masih menjadi objek komunitas, sehingga perlu dibicarakan mindset penempatan TKI guna meminimalisir pengiriman TKI terbesar.

“Harus merubah mindset. Seperti kata Pak Presiden TKI itu harus kita manusiakan. Seperti kita ketahui dari jaman hindia belanda hingga saat ni, penempatan TKI itu seperti barang- barang dan diatur oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab,” ujar dia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top