RAGAM

Pengadaan Bibit Padi pada Dinas TPH Belu Tahun 2016 Kadaluwarsa

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Belu di tahun 2016 lalu melakukan pengadaan pengadaan benih padi yang bersumber dari dana APBN kurang lebih senilai Rp 800 juta.
Namun, benih tersebut hingga saat ini tidak dibagikan ke masyarakat petani di Kabupaten Belu. Pengadaan benih itu dilakukan sejak bulan Oktober tahun lalu dan tersimpan di gudang Dinas TPH Belu kini. Benih tersebut telah lewat masa berlaku atau kadaluwarsa pada terhitung 9 Maret kemarin.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Belu bersama Dinas TPH Kabupaten Belu usai klarifikasi pengadaan benih jagung di ruang Komisi II, Jumat (17/3/2017) kemarin.

RDP Komisi II DPRD Belu dengan Dinas TPH.

RDP Komisi II DPRD Belu dengan Dinas TPH.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi II Theodorus Seran Tefa terkait pengadaan benih padi, Kadis TPH Belu Sabina Mau Taek menuturkan, hingga saat ini benih padi yang diadakan sejak Oktober tahun lalu belum serah terima ke Dinas.

Jelas dia, pada label benih padi tertulis tanggal kadaluwarsa 9 Maret 2016 dan tersimpan di dalam gudang kantor. “Sampai saat ini benih padi sudah kadaluwarsa. Tanggungjawab pihak ketiga belum ada penyerahan dan distribusi,” ujar Sabina.

Mantan Kadis Kehutanan itu mengaku, belum menyiapkan data-data terkait dengan pengadaan benih padi, karena dirinya baru menjabat sebagai Kadis dan benih tersebut telah diadakan. Sehingga tidak mengetahui secara pasti datanya. “Pagu anggaran untuk pengadaan padi kurang lebih Rp 800 juta. Padinya didatangkan Oktober tahun lalu, sementara masanya sudah lewat jadi kadaluwarsa,” ucap Sabina.

Baca Juga :   FirmanMu Laporkan Anggota Bawaslu RI ke DKPP

Terkait hal itu anggota Komisi II Stefanus Mau mengatakan, dengan kadaluarsanya benih padi 9 Maret lalu, maka masyarakat sudah dikorbankan. Seharusnya benih itu dibagikan ke masyarakat bukannya disimpan dalam gudang.

Sementara anggota Komisi II Simom Guido Seran mengatakan, selaku mitra kerja Komisi II membutuhkan informasi dari Dinas teknis bagaimana proses lelang sampai pengadaan barangnya. Kalau ada kencenderungan menyalahi aturan bisa ditindaklanjuti.

“Komisi akan jadwalkan ulang Dinas TPH Belu hadir untuk RDP pada 24 Maret nanti. Karena itu Dinas siapkan siapkan data-data yang ada. Bisa hadirkan orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan padi seperti KPA, PPK, panitia pengadaan dan pihak ketiga,” pungkas Ketua Komisi II, Rudy Karlus Boy Bouk. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top