RAGAM

Tempat Layanan Kesehatan di Kota Kupang Masih Menjadi Musuh Terbesar Kaum Disabilitas

KUPANG, Kilastimor.com-Tempat layanan kesehatan seperti Puskesmas, saat ini menjadi musuh terbesar bagi para penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Anggiasari, fasilitator pelatihan konvensi penyandang Disabilitas atau CRPD, Kamis (23/3) di Hotel Naka, Kupang.

Menurut Anggi sapaanny, banyak akses fasilitas kesehatan hari-hari ini susah diakses oleh penyandang disabilitas. “Sebut saja jalan masuk ke puskesmas, tangga di depan puskesmas, loket pelayanan, hingga berbagai poli yang ada, sangat sulit diakses oleh disabilitas,” jelas Anggi.

Diskusi tentang kaum Disabilitas.

Pelatihan Konvensi Penyandang Disabilitas.

Anggi menambahkan, di setiap puskesmas, pelayanan yang peka terhadap disabilitas masih sangat minim. Hal ini menurut Anggi, sangat membatasi disabilitas datang di fasilitas kesehatan. Dari pelayanan awal hingga akhir, yakni pengambilan obat juga tidak ramah terhadap disabilitas.

Paulus Manek, Ketua Lembaga Penyandang Disabilitas Permata, yang juga peserta pelatihan ini, pada kesempatan ini mengkritisi beberapa fasilitas kesehatan di Kota Kupang. Dimana menurutnya, puskesmas di kota Kupang belum ramah Disabilitas. Padahal, Menteri Kesehatan sudah berulangkali membicarakan hal ini. Tetapi, menurut Paulus, belum ada kepatuhan dari para petugas kesehatan.

“Untuk Kota Kupang, setiap kali Menteri Kesehatan berkunjungan, selalu yang dibicarakan adalah puskesmas yang ramah terhadap disabilitas. Tetapi, saya melihat, tidak ada kepatuhan petugas kesehatan di puskesmas,” jelas Paulus.

Nuning Suryatiningsih sebagai Narasumber dan Direktur Lembaga Penyandang Disabilitas Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities (CIQAL) menjelaskan, tentang CRPD dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Disabilitas sudah jelas.

Baca Juga :   Expedisi Kapsul Waktu Berisi Mimpi Anak Bangsa Singgahi Atambua Hingga Motaain

Menurut Nunung, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya harus ramah disabilitas, dan dalam hal ini bangunan yang akses disabilitas.
Sehingga menurut Nunung, perlu ada advokasi. Dalam hal ini, gedung yang sedang dibangun harus diadvokasi. Dirinya menjelaskan bahwa perlu keterlibatan disbilitas dalam perencanaan pembangunan dan mengunjungi sejauh mana pembangunan gedung tersebut.

Selain itu menurut Nunung, terkait petugas kesehatan yang ramah terhadap disabilitas, perlu dibangun komunikasi dengan berbagai stakholder, agar menjawab hak-hak disabilitas terkait pelayanan publik.

“Jadi disabilitas tidak butuh diprioritaskan, tetapi perlu mendapatkan pelayanan yang layak dan dilayani sesuai dngan kondisi, serta perlakuan khusus. Hal itu tidak salah, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas perlu mendapat pelayanan di lintas sektoral,” jelas Nunung. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top