RAGAM

Winston Rondo: Perda Disabilitas akan jadi Perda Inisiatif di Komisi V DPRD NTT

KUPANG, Kilastimor.com-Polemik Draft Perda Disabilitas yang nyangkut di Biro Hukum Provinsi, sejak tahun 2011, seperti yang diberitakan kilastimor.com sebelumnya, ditanggapi Winston Rondo, anggota DPRD NTT.

Winston Rondo

Winston Rondo

Ketua Fraksi demokrat itu kepada kilastimor, Rabu (29/3) kemarin mengakun dirinya telah mendorong agar NTT segera punya Perda tentang Disabilitas. Bahkan menurut Winston, Perda Ini akan menjadi Perda inisiatif di DPRD Komisi V.

Terkait draft Perda yang nyangkut di Biro Hukum sejak tahun 2011, dirinya mengaku, draft Perda tersebut sudah diperoleh dari Dinas Sosial. Dimana draft perda tersebut, sudah disusun jauh sebelum dirinya menjadi anggota DPRD provinsi. Bahkan, diakui bahwa draft perda tersebut sendiri, belum sesuai dengan UNCRPD atau konvensi PBB tentang penyandang disabilitas.

Bahkan menuru Winston, draft perda tersebut mendahului Undang-undang nomor 8 tahun 2018 tentang disabilitas. Untuk itu dirinya, lebih memilih untuk memikirkan Perda yang baru.

“Kita perlu memikirkan tentang Perda baru, jadi kita lupakan dulu draft Perda yang nyangkut di Biro Hukum, sejak tahun 2011 itu. Karena perda tersebut tentunya, kalau disahkan juga, tidak akan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016, tentang Disabilitas. Dimana draft perda tersebut dibuat jauh sebelum Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tersebut,” tegas Winston.

Terkait Perda tentang Disabilitas, yang nantinya akan menjadi Perda inisiatif di DPRD Komisi 5, Winston berharap adanya partisipasi dari organisasi masyarakat sipil (OMS) bisa berjalan. Caranya adalah melalui berbagai usul saran dan pendapat kritis dari masyarakat. Dalam hal ini menurut Winston, selain OMS, yang terutama adalah masyarakat yang ada dalam berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Baca Juga :   Mei, Tahapan Rasionalisasi PNS akan Dimulai

“Kami butuh usul saran dan pendapat kritis bentuk partisipasi dari masyarakat, agar Perda inisiatif tersebut cepat digolkan,” ujar Winston.
Lebih lanjut Winston menjelaskan bahwa, Penyandang disabilitas adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sehingga, Winston menargetkan tahun 2017 ini Perda Disabilitas sudah harus diterbitkan.

Untuk itu, dirinya akan mendesak pemerintah, agar mempercepat proses penyusunan Perda Disbilitas. Tentunya, menurut Winston, tetap menitik beratkan, pada dukungan, desakan dan pertisipasi penuh dari berbagai OSM dan OPD di NTT.
Winston berharap, apabila Perda Disabilitas sudah ada, maka akan lahir lebih banyak regulasi lain yang lebih luas. Sebut saja menurut Winston, tentang aksesibilitas pembangunan gedung – gedung, maupun ruang publik, serta dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pada kesempatan ini Winston memberikan contoh, beberapa provinsi, yang telah membuktikan evektifitas perda, sebagai penghargaan terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu dirinya berharap, NTT dapat berdiri sejajar dalam penghormatan dan penghargaan terhadap disbilitas.

“Kalau provinsi yang lain bisa, kenapa NTT tidak? Saya berharap kita juga bisa menjadi provinsi yang berdiri sejajar denga provinsi yang lain, sebagai provinsi yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas,” harap Winston.

Terkait Biro hukum, yang juga akan mengambil bagian dalam upaya penerbitan Perda Disabilitas ini, menurut Winston, nantinya biro hukum sendiri akan dilibatkan dalam proses pembahasan draft Perda. (qrs)

Baca Juga :   Air Hujan Masih Menggenangi Pemukiman dan Fasum
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top