RAGAM

Dinas Nakertrans Malaka Gelar Rakor. Kurangi TKI Illegal, Naker Diminta Ikut Jalur Resmi

BETUN, Kilastimor.com-Dinas Nakertrans Kabupaten Malaka mengadakan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural pada, Selasa (4/4). Kegiatan yang diadakan di Aula Susteran Ssos Betun ini bertujuan untuk menekan angka TKI ilegal di Kabupaten Malaka.

Rakor Nakertrans Malaka.

Rakor Nakertrans Malaka.

Sekretaris Disnakertrans Malaka, Gabriel Meni Tae hadir sebagai pembicara dalam rapat koordinasi ini. Sebanyak 127 kepala desa, sekretaris desa, satgas TKI desa, dan pendamping desa diundang sebagai peserta dalam acara ini.

Sedangkan, Asisten II Setda Malaka Silvester Letto datang membuka dan memberikan sambutannya.

Dalam sambutannya Letto menyampaikan beberapa hal penting terkait tenaga kerja Indonesia non prosedural di Kabupaten Malaka. Beliau meminta agar para kepala desa dapat mendata jumlah penduduk usia kerja . Selain itu juga ia meminta agar para kepala desa dapat mengawasi dan mengontrol penduduk untuk tidak mencari kerja dengan cara ilegal.

Karena itu, letto berharap agar para perangkat desa dapat mensosialisasikan prosedur tentang cara kerja yang resmi. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi mendapatkan pekerjaan secara ilegal.

Gabriel Meni Tae, dalam penyampaian materinya, mengatakan bahwa ciri-ciri TKI formal itu bekerja pada lembaga yang berbadan hukum, rumah sakit, pabrik, restoran, dan lain sebagainya. TKI yang dikirim harus memiliki paspor, lulus ujian kompetensi, memiliki visa kerja, ikut program asuransi, dan bayar DP3TKI.

Baca Juga :   Demi Pelayanan, Pemkab Malaka Harus Segera Terbitkan SK Teko

Selain itu, TKI yang dikirim harus berumur 18 tahun, tidak boleh dalam kondisi hamil, sehat jasmani, dan pendidikan minimal SD. “Tidak bisa buta huruf karena nanti tidak bisa bersaing,” tuturnya.

Lebih lanjut Gabriel menjelaskan bahwa lembaga tersebut harus memiliki modal minimal 3 Miliar. Tujuannya agar bisa bertanggungjawab jika terjadi sesuatu terhadap TKI di negara lain tempat mereka bekerja.

Selain itu, lembaga tersebut harus memiliki deposito jaminan pada bank pemerintah sebanyak 500 juta. Lembaga itu juga harus harus memiliki rencana penempatan 3 tahun ke depan bagi para TKI-nya.

“Kebanyakkan yg ilegal tidak memiliki tempat penempatan TKI. Akibatnya TKI akan ditampung hingga ada permintaan baru bisa disalurkan”. Demikian penjelasan Gabriel kepada para perangkat desa. “Karena itu bapa desa harus teliti,” lanjutnya.

Gabriel juga menjelaskan bahwa dokumen syarat menjadi TKI yaitu KTP, ijazah, surat ijin keluarga, akte kelahiran, surat keterangan status perkawinan, dan sertifikat kompotensi kerja. “Nantinya PT akan memberikan pelatihan seputar bahasa negara tujuan, keterampilan sesuai penempatan job, adat istiadat, hukum, dan pengetahuan hak serta kewajiban TKI,” jelasnya.

Menurut Gabriel, setelah di luar negeri para TKI akan dijemput oleh perwakilan PPTKIS dan dilaporkan kepada perwakilan RI di luar negeri agar bisa dikenal. Setelah itu, barulah diantarkan ke rumah pengguna jasa.

“Semoga dengan menambah pengetahuan melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menekan angka TKI ilegal di Kabupaten Malaka,” harap Letto mewakili Pemkab Malaka. (richi anyan)

Baca Juga :   Sengketa Tanah Paroki Bolan, Yoseph: Saya Tidak Rebut Tanah Gereja
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top