RAGAM

CSO dan DPO Dilatih Perencanaan dan Penganggaran Oleh HI dan Bengkel APPeK

KUPANG, Kilastimor.com-Sejumlah Civil Society Organisation (CSO) dan Disability Person Organisation (DPO), dilatih tentang perencanan dan penganggaran, oleh Lembaga Handicap Internasional (HI) dan LSM Bengkel APPeK. Kegiatan ini digelar di Hotel Ima, pada Senin (22/5).

Pelatihan Bengkel Appek

Pelatihan Bengkel APPeK

Mengawali pelatihan ini Dominggus Umbu Zasa dan Zefan Aome, yang memfasilitasi kegiatan ini menyampaikan tentang hak, kewajiban Warga dan Negara. Menurut kedua fasilitator ini, bagaimana peserta sebagai perwakilan dari LSM dan juga warga dapat terlibat dalam perencanaan dan penganggaran dengan pemerintah, jika mereka tidak lebih dahulu paham tentang hak dan kewajiban.

Sehingga pada kesempatan ini, kedua nara fasilitator ini, berusaha membuka paradigma peserta, agar lebih mengerti tentang apa itu hak dan kewajiban.

Disaksikan, kedua nara sumber ini, lebih banyak menggali pemahaman peserta, dengan menyodorkan berbagai pertanyaan pemicu, agar peserta secara partisipatif terlibat aktif dalam pelatihan ini. Dan, berusaha menggali sejauh mana pemahaman dan apa yang peserta ketahui tentang tentang hak dan kewajiban. Peserta pada kesempatan ini, mengidentifikasi tentang banyak apa itu hak dan kewajiban.

Kemudian kedua narasumber ini, mengkategorikan hasil identifikasi hak dan kewajiban dalam beberapa bagian. Menurut kedua fasilitator ini, secara logika hak dibagi dalam beberapa bagian. Hak secara legal, menurut mereka lebih kepada hak yg sudah diatur oleh Negara. Contohnya, menurut kedua fasilitator ini, adalah lebih kepada Hak Negara untuk menagih pajak pada warga negara. Dimana, menurut mereka jika ada hak dari warga negara maka ada timbal balik dari warga, yaitu kewajiban dan dalam hal ini adalah membayar pajak.

Baca Juga :   100 TKM Malaka Diberi Skill untuk Tingkatkan Ekonomi Keluarga

“Perlu diketahui bahwa, Hak negara adalah menagih pajak, tetapi kemudian kewajiban negara untuk memberikan pelayanan yang layak kepada rakyat,” jelas kedua nara sumber ini.

Menurut Aome dan Umbu Zasa, hak yang tidak kalah penting bagi seluruh warga negara adalah Hak Moral. Dimana hak moral lebih menekankan pada sopan santun. Di dalam hak moral ini, dikatakan bahwa juga diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu contohnya adalah hak warga untuk menjalankan ibadah. Dimana seorang warga Negara berhak memeluk satu agama, maka yang lain berkewajiban untuk menghormati dan menghargai.

Ditambahkan, jika Negara punya hak untuk warga negara memenuhi kewajibannya, maka Negara juga berkewajiban untuk menjawab kewajiban Warga dengan menjawab hak warga.

Menurut mereka, jika negara berkewajiban melindungi warga, maka perlu ada timbal balik dari warga. Dalam hal ini, sangat diperlukan identitas warga. Karena jika warga tidak memilki identitas yang jelas, maka warga tidak bisa dilindungi negara.

“Contoh konkrit, banyak kabar yang lagi berkembang adalah tentang trafficking. Dimana bahwa negara dituntut untuk melindungi warganya, tetapi kemudian, warga negara yang sedang terlibat atau menjadi korban dalam trafficking, tidak memiliki identitas yang jelas. Sehingga tidak tahu, bagaimana negara berperan sebagai pelindung warganya,” ungkap kedua nara sumber ini.

Dengan demikian, secara umum, menurut kedua nara sumber ini, berbicara tentang Kewajiban adalah lebih banyak berbicara tentang memberi. sedangkan tentang hak adalah lebih banyak berbicara tentang bagaimana mendapatkan, memilki dan memperoleh.

Baca Juga :   Pensiun, Jerhans Ledoh Berharap Segera Ada Kadis Baru

Kedua narasumber ini berharap, setelah peserta pelatihan mengerti tentang hak dan kewajiban, maka ketika dilanjutkan kepada perencanaan dan penganggaran, peserta telah hak dan kewajiban, serta bagaimana pemenuhan hak dasar.
Untuk diketahui bahwa, pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, yakni sejak tanggal 22-24 Mei 2017. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top