RAGAM

Insentif Linmas Dicoret, Kades Kecewa dengan BPMPD Kabupaten Kupang

OELAMASI, Kilastimor.com-Sejumlah kepala Desa (Kades) di Kabupaten merasa kecewa karena pengajuan insentif Linmas ABPDes, dicoret Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kupang. Hal ini terjadi saat para Kades melakukan konsultasi APBDes di BPMPD. Seperti disaksikan kilastimor.com, Senin (8/5) lalu.

Kantor BPMD Kabupaten Kupang.

Kantor BPMPD Kabupaten Kupang.

Disaksikan, sejumlah Kades dari kecamatan Semau dan Kupang Tengah, sempat merasa tidak puas, saat para staf BPMD mencoret pembiayaan Linmas melalui APBDes mereka. Walaupun demikian, para Kades tetap mengikuti proses Asistensi dari BPMPD.
“Kami sebenarnya kecewa, setelah pembiayaan Linmas di APBDes dicoret. Tetapi kami tidak punya dasar hukum yang kuat untuk pembiayaan tersebut. Tetapi mau bagaimana lagi, BPMPD masih punya hak interfensi APBDes kami, sehingga kami tidak bisa buat apa-apa,” keluh seorang Kepala Desa dari Kecamatan Semau.

Para kepala desa ini mengakui, alasan pembiayaan Linmas sangat penting, karena Linmas meniliki tugas yang sangat kompleks di desa. Dikatakan, terkait pengamanan di desa dan perlindungan aset desa, juga penegak perdes, adalah tugas Linmas. Untuk itu, diharapkan pemerintah kabupaten Kupang, dapat menyikapi hal ini, karena terkesan pemerintah tidak menganggap hal ini penting.

“Kalau dicoret, itu artinya tidak penting. Tetapi bagi kami tugas Linmas itu sangat penting di desa. Kalau pemerintah kabupaten punya Pol PP, maka kami di desa punya Linmas,” Jelas para Kepala Desa.

Baca Juga :   Warga Keluhkan Pelayanan RSUPP Betun

Untuk sekedar diketahui bahwa, sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Pol PP dan Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang Linmas, banyak diuraikan tentang penggabungan Pol PP dengan Linmas yang tadinya Linmas bergabung dengan Kebangpolinmas. Kemudian banyak mengatur juga tentang pembiayaan Linmas.

Untuk diketahui juga, bahwa Permendagri nomor 84 tahun 2014, setiap satu desa memiliki linmas kurang lebih 10-15 orang, yang merupakan keterwakilan dari RT/RW dari desa atau kelurahan setempat. Dimana Linmas sendiri diangkat dengan SK kepala desa, dan kasatnya adalah Kepala desa yang memiliki dua jabatan atau disebut dengan ex-officio.

Sementara dalam Pasal 9, permendagri nomor 84 Tahun 2014, dijelaskan tentang tugas Linmas di desa yang meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan membantu masyarakat dan pemerintah desa.
Untuk pembiayaan sendiri, diatur dalam Pasal 16 Permendagri 84 tahun 2014.

Dimana diuraikan tentang pembiayaan atau pendanaan terhadap Linmas dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top