EKONOMI

Mobil Pikap yang Digunakan Sebagai Jasa Angkutan Perlu Mendapat Izin

ATAMBUA, Kilastimor.com-Mobil-mobil pikap yang mengangkut barang dan orang berkeliaran tanpa izin usaha di Kota Atambua. Kadis Perhubungan Kabupaten Belu Anton Suri yang ditemui awak media pada, Jumat (26/5) berjanji akan melakukan penertiban.

Tampak mobil pikap parkir di kawasan pertokoan Pasar Baru, Atambua.

Tampak mobil pikap parkir di kawasan pertokoan Pasar Baru, Atambua.

Dikatakan, banyak mobil pikap yang salah digunakan untuk melayani penumpang, padahal bukan angkutan umum. Mobil pikap juga digunakan untuk melayani jasa angkutan barang.

Langkah awal yang dilakukan adalah penetapan lokasi kawasan parkir. Tujuannya untuk mengatur keluar dan masuk mobil pikap yang melayani jasa penumpang dan barang sambil menertibkan izin usaha. Untuk sementara waktu, lokasi kawasan parkir yang ditentukan adalah ruas jalan dari Polsub Sektor Pasar Baru Atambua hingga depan Kantor Cabang Bank Mandiri Atambua menuju perempatan Toko Flora Bangunan.

Kepala Kantor Jasa Raharja Cabang Atambua, Ignesius Stefanus mengatakan perlunya keterlibatan semua pihak, pemerintah dan instansi terkait, BUMN, Polres dan Organda dalam memperhatikan kepentingan mobil pikap yang berkeliaran saat ini. Pihaknya tidak mungkin memberikan pelayanan santunan pada pengguna jasa angkut mobil pikap jika terjadi kecelakaan.

Alasannya, tidak ada payung hukum yang mengatur transportasi mobil pikap untuk diberikan layanan jasa angkutan penumpang dan barang. Namun, perlu ada pertimbangan kemanusiaan karena orang yang memanfaatkan mobil pikap juga merupakan Warga Kabupaten Belu.

Baca Juga :   Petani Bisa Gunakan Jasa Perbankan untuk Perlancar Usaha

“Semua pihak perlu memberikan solusi supaya pemilik atau pengusaha mobil pikap, para supir dan kondektur dan terlebih masyarakat tidak boleh dirugikan. Karena mobil pikap dipakai untuk ke pasar dan melayani jenis kebutuhan lainnya”, ujar Ignesius.

Ignesius menghimbau kepada para pengusaha agar membayar Asuransi Kecelakaan Diri dalam Perjalanan sehingga bisa memperoleh santunan kecelakaan lalulintas. Tujuannya untuk kepentingan pengguna mobil pikap itu sendiri.

Ignesius juga memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait melakukan studi banding ke daerah lain. Sebagai contoh, Daratan Flores yang masih menggunakan Truk sebagai jasa angkutan; Kabupaten Alor yang menjadikan mobil hartop dan Landcruiser sebagai jasa angkutan; Kupang yang menjadikan mobil pikap plat kuning sebagai jasa angkutan. “Pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan instansi lain untuk memberikan izin usaha sehingga semua pihak merasa diuntungkan” imbaunya. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top