RAGAM

Pemkab Belu Sosialisasi Budaya Kerja terkait Reformasi Birokrasi

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dalam rangka menanamkan budaya kerja pada masyarakat, Pemkab Belu mengadakan Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja pada, Jumad (12/5). Sosialisasi yang di adakan di Aula Lantai I Kantor Bupati ini dihadiri oleh Camat, Lurah, dan OPD se-Kabupaten Belu.

Sosialisasi reformasi birokrasi.

Sosialisasi reformasi birokrasi.

Sosialisasi ini tentu didasari pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Burokrasi. Salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah pola pikir dan budaya kerja.

Pada Laporan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja pada Lingkup Pemkab Belu menjelaskan bahwa tujuan dari Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN. Selain itu, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh pada nilai-nilai dasar Kode Etik Aparatur Negara.

Pada tahun 2025, diharapkan Indonesia berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju dengan wukud pemerintah kelas dunia. Artinya pemerintahan harus profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mencapai apa yang diharapkan tersebut, maka diperlukan upaya yang luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukan kemungkinan terobosan atau pemikiran baru diluar kebiasaan yang ada.

Wakil Bupati Belu Ose Luan yang hadir membuka acara tersebut, memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa sebagai pelayan publik, para Pegawai Negeri Sipil hendaknya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat karena gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada PNS untuk melayani masyarakat.

Baca Juga :   2017, Pempus Lanjutkan Pembangunan PLBN Motamasin

“Ada orang yang melapor kepada saya lewat SMS, katanya ‘Mengapa hanya orang ini saja yang jalan terus, kami yang lain tidak?’ Perlu kita ingat bahwa perjalanan dinas itu hanya sebuah tugas tambahan, bukan tugas utama kita (PNS. red). Jadi, jangan jadikan itu sebagai hal utama”, tegasnya.

Karena itu, beliau meminta agar para PNS haruslah bekerja dengan semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan birokrasi Pemkab Belu selama ini dinilai oleh banyak masyarakat sangat negatif.

“Penilaian seperti apa? Bekerja tidak efisien, tidak efektif, sikap dan perilaku tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan aturan, tidak disiplin masuk kantor, tidak senantiasa berada di kantor, kualitas pelayanan publik lemah, akrab dengan KKN, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Ose Luan, perlu ada perubahan dalam birokrasi terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sikap dan perilaku atau yang sering disebut dengan budaya kerja. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam semua strata dibentuk untuk melayani masyarakat.

“Saya selalu bilang segala sesuatu yang kita (pemeritah. red) buat itu untuk masyarakat”, tegasnya. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top