RAGAM

Ketua DPRD: Diharapkan Pemda Belu Bisa Raih Opini WTP dari BPK

ATAMBUA, Kilastimor.com-Sidang I tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu dilaksanakan mulai 13 Juni sampai dengan 11 Juni. Sidang akan membahas tiga agenda pokok yakni, penyampaian pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah pelaksanaan APBD tahun 2016, pembahasan 7 buah rancangan peraturan daerah (Ranperda)  Kabupaten Belu yang diajukan eksekutif serta pembahasan dan penetapan KUA PPS tahun 2018.

Sidang DPRD Belu.

Sidang DPRD Belu.

Demikian sambutan Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek usai membuka secara resmi sidang I DPRD Belu Kabupaten Belu tahun 2017 bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Belu, Selasa (13/6/).

Dikatakan, dalam langkah pelaksanaan fungsi anggaran Deqwan mengamati bahwa sepanjang tahun 2016 parameter indikator ekonomi makro juga belum membaik. Kristal APBD masih menjadi tantangan berat APDN 2016 di mana komposisi belanjadaerah masih didominasi oleh belanja wajib seperti belanja pegawai teks pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.

“Dewan secara serius menarus perhatian terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah Kabupaten Belu, yang juga menjadi program Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran,” ujar dia.

Dijelaskan, setiap tahun Pemerintah selalu mengalokasikan dana untuk mendororng pembangunan infrastruktur, akan tetapi kenyataannya belum memadai sebagimana yang kita harapkan terlebih yang menjadi ekspektasi masyarakat di rai Belu. Dewan mengetahui dan menyadari sasaran yang hendak dicapai dari prioritas pembangunan tahun 2016 adalah pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :   Dinas PKPO Malaka Bakal Kawal Penerimaan Siswa Baru pada Tahun Ajaran Baru

Namum Dewan meminta sepatutnya Pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan-kebijakan pendukungnya seperti, meminimalisasi bahkan menghilangkan ego sektoral serta meningkatkan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas sektoral.

“Dewan meminta kepada Pemerintah untuk benar-benar memperhatikan tata waktu pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus atau Dak sehingga utang Dak tidak terbawa dari tahun-tahun berikutnya,” harap Berek.

Lanjut Berek, dalam pelaksanaan fungsi pengawas terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Dewan terus mendorong Pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan secara berkelanjutan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada dengan merangkum semua pihak. Sehingga harapan tinggi masyarakat akan kecepatan dan ketepatan pembangunan di daerah ini dapat dicapai.

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top