HUKUM & KRIMINAL

Divonis Dibawah Tuntutan, JPU Nyatakan Banding Kasus Korupsi Jalan Perbatasan Haumeniana

KUPANG, Kilastimor.com-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan perbatasan Haumeni ana-Inbate tahun 2013 lalu senilai Rp 1,7 Miliar di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (20/7).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin majelis hakim, Edy Purnomo Santosa didampingi hakim anggota, Frasiska Paulina Nino dan Ali Muhtarom. Turut hadir JPU Kejari Kabupaten TTU, Kundrat Mantolas dan Benfrid Foeh. Terdakwa Charli Y. Jap selaku pelaksana proyek dan Ari Mendes selaku Direktur Utama (Dirut) Matahari Timur didampingi kuasa hukumnya, Fransisco B. Bessi.

Majelis hakim dalam putusannya menegaskan bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Menurut hakim, perbuatan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

“Setelah memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan keterangan ahli serta ahli, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga dituntut masing – masing selama 1 tahun penjara, ” kata hakim.

Baca Juga :   Kajari: Kemungkinan Ada Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Pilkada TTU 2010

Selain pidana badan selama 1 tahun penjara, lanjut hakim, kedua terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan 1 bulan kurungan.

“Jika terdakwa tidak membayar denda sebesar Rp 50 juta maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” tegas hakim Pengadilan Tipikor Kupang..

Selain pidana badan selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta, hakim kembali menegaskan bahwa kedua diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp124 juta. Ditegaskan hakim, jika terdakwa tidak membayar UP tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang. Namun, jika itupun tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka akan ditambah dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Benfrid Foeh selaku JPU yang ditemui usai sidang menegaskan bahwa JPU akan melakukan upaya banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

Menurutnya, JPU akan melakuian uoaya banding karena putusan majelis hakim sangatlah rendah dimana sebelumnya kedua terdakwa dituntut selama 4, 6 tahun penjara namun divonis 1 tahun.

“Sudah ada SOP nya jika putusanbitu dibawah dari 2/3 dari tuntutan maka jaksa penuntut umum wajib nyatakan banding. Taoi kami harus lapor duku ke pimpinan baru nyatakan sikap selanjutnya,” ungkap JPU Benfrid.

Baca Juga :   Operator Dapodik se-Malaka Diminta Input Data Secara Valid

Terpisah, Fransisco B. Bessi selaku kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang.(crh)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top