RAGAM

Alasan Regulasi, Dana Pemberdayaan untuk Kelompok Rentan di Desa Oelatimo Dicoret

OELAMASI, Kilastimor.com-Karena alasan regulasi, sehingga dalam perencanaan dan penganggara Desa yakni APBDes Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, yang mengalokasikan dan pemberdayaan bagi kelompok rentan, dicoret. Pencoretan sepihak ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Perwakilan Rakyat (BPD), Johanes Lake, dalam diskusi kampung yang digelar oleh LSM Bengkel APPeK, kerjasama dengan Handicap Internasional (HI), di kantor Desa Oelatimo, pada Kamis (13/4).

Dikatakan, kabar pencoretan pendanaan bagi pemberdayaan kelompok rentan ini, diterimanya melalui Kepala Desa Oelatimo. Dirinya mengungkapkan bahwa, menerima kabar tersebut, dirinya kecewa, karena rencana pendanaan tersebut telah diusulkan secara partisipatif melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Murenbangdes).

Dikatakan bahwa, alasan pencoretan anggaran pemberdayaan kelompok rentan, yang dilakukan PMD karena alasan tidak ada regulasi adalah salah. Karena menurutnya, jika PMD mencoret pendanaan tersebut, maka harus berani menunjukan regulasi apa yang relevan sehingga PMD harus melakukan pencoretan.

“Pencoretan ini saya anggap sangat mencoreng hak masyarakat. Karena bersama masyarakat, kami sudah lakukan melalui perencanaan yang partisipatif. Saya juga menganggap ini adalah intervensi dari dinas PMD yang tidak relevan dengan regulasi yang ada. Usulan tersebut sudah kami lakukan melalu kesepakatan bersama warga dan pemerintah desa yang telah dituangkan dalam berita acara,” Jelas Johanes.

Dirinya menambahkan, sesuai kabar yang diterimanya dari kepala desa bahwa pencoretan yang dilakukan PMD karena alasan pendanaan tidak sesuai regulasi. Terkait hal ini Johanes menjelaskan bahwa, regulasi tentang kelompok rentan itu banyak. Menurutnya, yang tergolong kelompok rentan itu, disabilitas, kelompok perempuan, lansia dan orang-orang yang selama ini termarjinalkan di desa.

Baca Juga :   Sepak Bola Merupakan Media Mempersatukan Anak NTT

“Menurut saya, PMD itu sangat diskriminatif, karena alasan regulasi, tetapi tidak paham tentang prioritas terhadap kelompok rentan. Saya tidak mengerti hukum, tetapi menurut saya, sudah banyak regulasi yang mengatur tentang kelompok rentan,” tegas Johanes.

Untuk diketahui bahwa, diskusi kampung ini merupakan diskusi yang dibangun oleh Bengkel APPeK, bekerjasama dengan HI. Diskusi tersebut merupakan bagian dari program Advokasi Untuk Perubahan yang fokus kepada Disabilitas dan kelompok Rentan di desa. Melalui program ini di setiap desa intervensi, Bengkel APPeK dan HI membentuk Forum yang peduli terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan. (qrs)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top