RAGAM

Dukung Pembangunan Markas Kavaleri, Gaspar Beti Cs Datangi DPRD Kabupaten Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Warga Lelowai, Gaspar Beti bersama beberapa warga lain mendatangi Kantor DPRD Belu pada, Jumat (7/7). Kedangannya untuk mendukung pembangunan Markas Kavaleri di Desa Derokfaturene sekaligus menanggapi penolakan pembangunan markas kavaleri oleh beberapa ketua suku di Lelowai 3 Juli lalu.

Sebelumnya, diberitakan oleh media bahwa rencana pembangunan Markas Kavaleri di Lelowai, ditentang masyarakat.
Senin (3/7) sejumlah tokoh adat dan ketua suku dari 7 Suku pemilik tanah ulayat di Dusun Lelowai, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu mendatangi DPRD Belu.

Adapun ketujuh ketua suku yang hadir saat itu adalah Suku Rai Oan, Laboil, Kali Fahik–Bere Fahik, Manlimas. Juga Ketua Suku Lakan Roman, Manuraek dan Tulama yang merupakan bagian dari dua Suku induk di Lelowai yaitu Suku Kukun dan Suku Roman.

Menanggapi hal tersebut, Gaspar Beti sebagai pemilik tanah yang sudah disertifikat mendatangi DPR dengan dua orang kepala suku lain guna meluruskan kembali duduk perkaranya.

“Saya hari ini datang ke DPR dengan membawa Ketua Suku Manlimas untuk meluruskan kembali tentang tanah yang saya kasih ke TNI”, ujar Gaspar Beti kepada kilastimor.com.

Gaspar Beti menjelaskaskan pemerintah pernah meminta kepada masyarakat agar membuat bangunan atau kebun di pinggir jalan raya. Tujuannya untuk memajukan desa.

Menanggapi hal tersebut, Marius taek selaku kepala desa saat itu berunding dengan semua tua adat untuk membagi tanah yang ada di desa Derokfaturene untuk membagi tanah yang masih kosong kepada masyarakat. Hal ini disetujui oleh semua ketua suku yang berada di Lelowai.

Baca Juga :   Tanggul Pengaman Banjir Benenain di Motaain Dikerjakan

Karena telah mendapat perserujuan dari para ketua suku, Maka Marius mulai membagi tanah dari Halioan sampai Nenuk kepada masyarakat. Per kepala keluarga mendapat tanah dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 50×50 meter, ada yang 25×50 meter, ada pula yang mendapat 40×40 meter.

Setelah pembagian itu, ada masyarakat yang menjual kembali tanah itu karena terbentur ekonomi. “Dari Beibusa sampai Hudimetan banyak yang sudah terjual”, ujar Gaspar Beti.

Karena itu, TNI datang ke Desa Derokfaturene sebagai salah satu desa perbatasan untuk mencari tanah guna dibangun Markas Kavaleri. Awalnya pihak TNI mencari di tanah di Kantor Desa Derokfaturene, hanya saja tanah itu tidak sesuai dengan permintaan dari pusat. Karena itu, pihak TNI atas usulan pihak desa pergi ke Gaspar Beti guna meminta tanahnya dijadikan lahan untuk dibangun markas Kavaleri.

Lalu pihak TNI mendatangi rumah Gaspar Beti. Setelah melihat lokasi dan ukuran tanah sesuai dengan apa yang direncanakan pihak TNI, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Kalau pemerintah datang ke saya dan minta tanah saya untuk mereka, saya tidak bisa menolak karena ini pasti baik untuk kita semua”, ujarnya.

Setelah terjadi kesepakatan, maka pihak TNI meminta kepada desa agar mengumpulkan masyarakat untuk dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi pun telah dilakukan sebanyak dua kali. Saat sosialisasi itu, tidak ada satu pun masyarakat yang menolak dibangunnya Markas Kavaleri.

Baca Juga :   Anggaran Penanganan COVID-19 di Malaka Sekira Rp 16 Miliar

Karena tidak ada penolakan maka pihak TNI meminta kepada Gaspar Beti untuk membeli tanahnya. Gaspar Beti menolak untuk tanahnya untuk dibeli oleh TNI. Gaspar Beti merasa bersalah bila menjual tanahnya kepada pemerinta. Karena itu, ia ingin memberinya secara cuma-cuma kepada TNI. Sebagai ucapan terima kasih, pihak TNI memberikan uang sirih pinang kepadanya.

“Saya ini orang bodoh. Saya tidak tau jual tanah. Waktu tentara tanya saya berapa harga tanah itu, saya bilang kalau saya tidak tau. Kalau mereka mau bangun markas Kavaleri bangun saja. Tapi, karena mereka (TNI,red.) merasa tidak enak, mereka kasih saya uang sirih pinang. Namanya uang sirih pinang, mau tidak mau saya harus terima”, ujarnya polos.

Ketika kesepakatan sudah dirasa cukup, maka TNI pun mulai membangun Markas Kavaleri tersebut. Namun di saat Markas Kavaleri mulai dibangun, tiba-tiba ada masyarakat yang mendatangi DPR dan mempertanyakan soal pembangunan Markas Kavaleri.

Mendengar hal tersebut, Gaspar Beti tak tinggal diam. Gaspar yang merasa bahwa tanah miliknya yang sudah diberikan kepada TNI tiba-tiba diklaim oleh oknum tertentu sebagai tanah milik suku.

Bagi Gaspar Beti apa yang telah dilakukannya untuk kebaikan banyak orang. “Mereka jangan buat saya bingung. Kalau saya bingung malah lebih susah lagi”, ungkapnya dengan wajah memerah.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Suku Manlimas Benediktus Moruk. Benediktus mengaku tanah yang dijual oleh Gaspar Beti adalah tanah milik pribadi, bukan milik suku.

Baca Juga :   Pantai Motadikin jadi Lokasi Tabur Bunga

Benediktus menegaskan, mereka yang datang mengatasnamakan Suku Manlimas bukan ketua suku dan juga tanpa melalui koordinasi dengan dirinya. Karena itu, sebagai bentuk ketegasannya, ia bersama Gaspar Beti dan beberapa masyarakat lainnya mendatangi DPRD Kabupaten Belu untuk meluruskan kembali soal kepemilikan tanah itu. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top