RAGAM

Tolak Markas Kavaleri, Tujuh Suku Pemilik Hak Ulayat Lelowai Datangi DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Rencana pembangunan Markas Kompi Kavaleri di Lelowai, ditentang masyarakat.
Senin (3/7) sejumlah tokoh adat dan ketua suku dari 7 Suku pemilik tanah ulayat di Dusun Lelowai, Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat,
Kabupaten Belu mendatangi DPRD Belu.

Dengan mengenakan pakaian adat, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi warga yang tidak setuju akan rencana penempatan Kompi Kavaleri Serbu di wilayahnya. Semula rombongan berniat menyampaikan aspirasinya pada sidang paripurna. Namun Ketua DPRD Belu, Awalde Berek menjelaskan, sesuai Tatib dan mekanisme, maka penyampaian aspirasi harus dikaji oleh komisi yang membidangi masalah ini. Akhirnya rombongan diterima Komisi I untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog di ruang Komisi I.

Ketua Komisi I, Martin Naibuti tidak hadir, sehingga rapat dipandu Wakil Ketua Komisi I, Hilaria Yane Bone dan Sekretaris Komisi I, Stef Mau, serta diikuti anggota, Ida Ayu Putu Tantry, Paulus Samara, Dafrosa Leo Luman serta Petronela Bere. Selain Komisi I rapat diikuti pula anggota dari lintas komisi. Diantaranya, Ketua Komisi III, Theo Manek dan Wakil Ketua Anton Soares.

Sementara itu, perwakilan masyarakat dari Lelowai dipimpin Rm. Paulus Luan, Pr yang saat itu hadir dalam kapasitas sebagai anak tuan tanah Lelowai
bersama 6 tua adat dan Ketua Suku pemilik tanah ulayat di Dusun
Lelowai.
Adapun ketujuh ketua suku yang hadir yakni, Suku Rai Oan, Laboil, Kali Fahik–Bere Fahik, Manlimas. Juga Ketua Suku Lakan Roman, Manuraek dan Tulama yang merupakan bagian dari dua Suku induk di Lelowai yaitu Suku Kukun dan Suku Roman.

Baca Juga :   Ini Tanda-tanda Terkena Kanker Serviks. dr Oktelin: Segera Periksa jika ada Gejalanya

Kedua suku induk inilah yang secara adat turun-temurun memiliki hak ulayat atas tanah adat di Dusun Lelowai. Para tokoh adat dan ketua suku itu didampingi Rm. Paulus Nahak dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Atambua, Ir.
Kayus Ale dari DPP Paroki St. Antonius Padua, Nela, John Pari Parera dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli HAM (KomsiP HAM).

Nampak hadir juga beberapa mahasiswa yang mengenakan seragam baret merah
turut mendampingi rombongan para tua adat. Terlihat juga beberapa
aktivis seperti Vicky Manek, Nandyto Fatin dan pengurus organisasi
pemuda dan mahasiswa. Mereka adalah utusan berbagai komponen
seperti PMKRI dan GMNI Atambua, OMK serta Pemuda Katolik.
Setelah mendengarkan aspirasi para tua adat sesuai surat pernyataan
yang diserahkan tanggal 20 Juni 2017 lalu, pimpinan rapat memberikan
kesempatan untuk dilakukan dialog dan tanya jawab untuk mendalami
permasalahan sebenarnya.

Pasalnya, setelah menerima pernyataan masyarakat, pimpinan DPRD juga menerima surat dari TNI yang pada intinya menyatakan  masyarakat mendukung dibangun markas tersebut.
Pernyataan pihak TNI melalui Dandim1605/Belu dibantah oleh para tua adat.

Surat Dandim 1605 dilampirkan Surat
Pernyataan masyarakat yang menerima rencana penempatan Kompi Kavaleri Serbu di Dusun Lelowai lengkap dengan foto-foto saat sosialisasi dan Bakti Sosial berupa pembagian sembako 2 kg beras.

Hal ini langsung dibantah para tokoh adat, karena dari daftar nama 48 orang yang membubuhkan tanda tangan pada surat
pernyataan menerima kehadiran Kompi Kavaleri Serbu tersebut, ternyata 38 diantaranya bermukim di luar Dusun Lelowai. Juga dari 14 warga lainnya tidak satupun yang mewakili tua adat atau Ketua Suku yang berhak atas tanah ulayat di lokasi.

Baca Juga :   Vikjen Keuskupan Atambua Letak Batu Pertama Pembangunan Gereja Kotafoun

Bahkan sangat mengherankan kata tokoh adat, terdapat nama dan tanda tangan Kasdim/1605, Kapolsek Halilulik serta aparat Kecamatan Tasifeto Barat yang mengaku sebagai tokoh masyarakat,
tokoh adat dan tokoh agama di wilayah tersebut.
Padahal mereka jelas-jelas orang luar Dusun Lelowai. Persoalan semakin terkuak, karena ternyata di lokasi tidak terdapat papan nama ataupun hal yang
menjelaskan tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan.

“Pada dasarnya, kami tokoh adat sebagai pemilik tanah ulayat mempertanyakan rencana kehadiran tentara dalam jumlah besar di Dusun Lelowai. Kami tolak pembangunan Kompi Kavaleri Serbu,” tegas mereka.

Mendengar aspirasi itu, pimpinan komisi, Yane Bone langsung mengundang beberapa instansi OPD guna mengklarifikasi. Namun setelah menunggu sekian jam, tidak satu pun yang hadir.
Pimpinan Komisi I kemudian memutuskan untuk melakukan RDP pada 13 Juli nanti, dengan menghadirkan semua pihak terkait di DPRD Belu. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top