HUKUM & KRIMINAL

Imigrasi Kelas II Atambua Bentuk Tim Pengawasan Orang Asing

Wabup Belu, JT Ose Luan buka rapat pengawasan orang asing.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kantor Imigrasi Kelas II Atambua mengadakan Rapat Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) di Ruang Rapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu pada Selasa, (1/8).

Rapat yang dibuka oleh Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan ini bertujuan untuk mengawasi mengurangi permasalahan orang asinh di Kabupaten Belu.

Sesuai dengan Pasal 62, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dan pengawasan terhadap Warga Asing. Pengawasan terhadap Warga Negara asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Atambua Kurniade dalam rapat ini menyampaikan tata kerja dan prinsip dasar Tim PORA. Dikatakan bahwa keberadaan Tim PORA tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing badan atau instansi serta hubungan kerja. Selain itu, prinsip dasar Tim PORA adalah kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan kemitraan.

“Imigrasi Atambua melayani di tiga kabupaten perbatasan yaitu Belu, TTU, dan Malaka. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait pengawasan keimigrasian, khususnya pengawasan terhadap orang asing, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak terkait”, tutur Kurniade.

Dijelaskan, salah satu permasalahan orang asing yang terdapat di kabupaten Belu adalah pelintas ilegal. Hal ini disebabkan beberapa faktor pendukung yaitu banyaknya jalur tidak resmi atau jalur tikus, tidak memiliki dokumen perjalanan, dan overstay.

Baca Juga :   Bertarung di Pilkada, Cypri Temu Siap Mundur dari Anggota DPRD Belu

Kurniade berharap, dengan terbentuknya Tim PORA, anggota Tim PORA dapat saling berbagi informasi. Dengan Pertukaran informasi ini, dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Kurniade juga menghimbau kepada masyarakat, bila terdapat hal yang mencurigakan dari keberadaan dan kegiatan orang asing, maka masyarakat segera menginformasikan kepada instansi yang berwenang.

“Kami sudah menyediakan aplikasi pelaporan orang asing http://apoa.imigrasi.go.id. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melaporkan kegiatan atau keberadaan orang asing yang mencurigakan”, imbaunya.

Wakil Bupati Belu Drs. JT. Ose Luan yang membuka rapat tersebut mengatakan bahwa perlu ada kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan orang asing. Karena itu, perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu caranya dengan membentuk Tim PORA yang pada tingkat kabupaten diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Lebih lanjut, Ose Luan mengatakan bahwa keberadaan orang atau Warga Negara Asing yang melakukan beragam kegiatan di Wilayah Hukum Indonesia, perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan.

Menurutnya, Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang. Terkait hal ini, maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang (narkoba, psikotropika), serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.

Baca Juga :   Sadis!!! Polres Belu Rekonstruksi Pembunuhan Punawirawan Tentara Joao Ferreira Vicente di Kimbana

“Atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Belu, Saya mengapresiasi dan mendukung kegiatan Tim Pora di wilayah ini. Keberadaan Tim Pora ini bukan saja sekedar di bentuk saja tetapi sudah merupakan satu kebutuhan yang harus dilakukan karena kita berbatasan langsung dengan Timor Leste”, ujarnya.

Ose Luan menjelaskan bahwa kehadiran orang asing maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai.

Untuk itu, kehadiran Tim PORA di Kabupaten Belu sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi terkait dengan pelintas batas dan keberadaan serta kegiatan orang asing di Kabupaten Belu merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas orang asing perlu ditingkatkan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kita tidak anti orang asing. Namun, orang asing yang datang harus sesuai aturan dan tidak merugikan, serta tidak berbuat makar yang bisa mengancam stabilitas nasional”, tegasnya.

Ose Luan mewakili pemerintah daerah berharap dengan terbentuknya Tim PORA ini, semua instansi dapat terus berkomunikasi terkait keberadaan orang asing, baik sebagai pekerja maupun sebagai wisatawan. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top