HUKUM & KRIMINAL

Ketua Kelompok Tani Neon Ida, Belu, Dituntut 4, 6 Tahun Penjara

Logo Kejaksaan

KUPANG, Kilastimor.com-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dana program budi daya ternak sapi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2013 senilai Rp 754 juta dengan terdakwa, Edbertus Kurang selaku ketua Kelompok Tani Neon Ida, Desa Naitimu, Kecamatan Tasi Feto Barat Kabupaten Belu.

Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Belu, Dany Agusta Salmun. Sidang tersebut dipimpin ketua majelis hakim, Paula Fransiska Nino didampingi hakim anggota, Jemmy Tanjung Utama dan Ibnu Kholiq. Terdakwa Edbertus Kurang didampingi kuasa hukumnya, Luis Balun cs.

JPU Kejari Kabupaten Belu, Dany Salmun dalam amar tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

“Setelah memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan keterangan ahli, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga dituntut selama 4, 6 tahun, ” kata JPU.

Baca Juga :   Pemda Malaka Masih Butuh PPL

Selain pidana badan selama 4,6 tahun penjara, lanjut JPU, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan 3 bulan kurungan.

“Jika terdakwa tidak membayar denda sebesar Rp 50 juta maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tegas JPU Kejari Kabupaten Belu.

Selain pidana badan dan denda, kata JPU, terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 181 juta. Ditegaskan JPU, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika hal itu tidak juga menutupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Usai membacakan tuntutan oleh JPU, Ketua majelis hakim Fransiska Paula Nino didampingi hakim anggota Jemmy T. Utama dan Ibnu Kholiq menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) oleh kuasa hukum terdakwa. (crh)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top