HUKUM & KRIMINAL

Sekda TTS, Salmun Tabun Dituntut JPU 1, 6 Tahun Penjara

Salmun Tabun

KUPANG, Kilastimor.com-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS periode 2014-2019 senilai Rp 250 juta, Jumat (18/8) lalu.

Kali ini sidang beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU Kejari Kabupaten TTS, Patrik Neonbeni untuk terdakwa Salmun Tabun selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS yang dipimpin majelis hakim, Edy Purnomo didampingi hakim anggota, Jemmy L. Tanjung dan Ali Muhtarom. Terdakwa Salmun Tabun didampingi kuasa hukumnya, Philipus Fernandes cs.

JPU dalam tuntutannya menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Menurut JPU, perbuatan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

“Setelah memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan keterangan ahli serta ahli, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga dituntut masing-masing selama 1,6 tahun penjara,” kata JPU.

Selain pidana badan selama 1, 6 tahun penjara, lanjut JPU, kedua terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatab hukum tetap maka akan diganti dengan 3 bulan kurungan.

Baca Juga :   Pastor Paroki Labur Tutup Usia

“Jika terdakwa tidak membayar denda sebesar Rp 50 juta maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tegas JPU Kejari Kabupaten TTS.

Dalam amar tuntutan, JPU Kejari Kabupaten TTS meminta agar uang senilai Rp 45 juta yang telah disetor oleh terdakwa, Salmun Tabun dihitung sebagai kerugian negara.

Usai membacakan tuntutan, majelis hakim, Edy Purnomo menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) oleh kuasa hukum terdakwa. (crh)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top