RAGAM

Banyak ASN Belu Jarang Masuk Kantor. Ose Luan: Ini Masalah Serius

Wabup Belu Buka workshop SOP AP

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu melalui Bagian Organisasi Setda Belu menyelenggarakan Workshop Standar Operasional Prosedur (SOP AP) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Rabu (23/8) di aula Hotel Nusatara II Atambua.

Wabup Belu JT. Ose Luan dalam sambutanya mengungkapkan aparatul Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Kabupaten Belu jarang masuk kantor.
“Hal ini menjadi persoalan serius yang perlu ditangani,” papar Ose Luan.

SOP tersebut bertujuan untuk membangun perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (Culture Set) dalam sistem manajemen pemerintahan.

Pada umumnya SOP AP disusun berdasarkan tupoksi aparatur pemerintah dalam organisasi /satuan/unit/OPD dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Belu melalui Bagian Organisasi Setda Belu menyelenggarakan Workshop SOP AP bagi para Aparatul Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.

Ose Luan mengatakan, Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur OPD yang ada dalam instansi pemerintah. Tuntutan ini dilandasi dengan alasan bahwa ASN paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.

Baca Juga :   Wellcome Party Kontingen, Bupati Malaka: Jerih Lelah Pemerintah dan Masyarakat Malaka Terbayar

“Kita, selama ini, menurut penilaian masyarakat sangat negatif. Bekerja tidak efesien, tidak efektif, sikap dan prilaku tidak sesuai dengan moral, tidak disiplin masuk kantor, kualitas pelayanan publik rendah, sangat akrap dengan KKN sehingga menuntut adanya perubahan dalam birokrasi”, ungkap Wakil Bupati Ose Luan saat memberikan sambutan.

Ose Luan menguraikan bila berbicara mengenai budaya kerja dalam Grand Desaign Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberikan makna terhadap kerja. Dengan demikian, budaya kerja diartikan sebagai sikap dan prilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat dan kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan setiap hari.

“SOP AP adalah merupakan serangkaian kegiatan berurutan mulai awal hingga akhir yang ditandai dengan dicapainya tujuan aktivitas (out put) dengan rumus siapa mengerjakan apa atau rangkaian kegiatan dalam rangka perubahan prilaku aparatur dalam organisas. Keberhasilan dalam mengembangkan budaya organisasi ditentukan oleh prilaku pimpinan organisasi”, ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu ini mengatakan dalam budaya organisasi hampir selalu dipastikan bahwa pimpinan organisasi menjadi agen perubahan (change agent). Sebagai agen perubahan, Ose Luan mengatakan bahwa salah satu kontribusi signifikan yang diharapkan adalah berperan sebagai panutan (rule model). Perilaku ini merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap ASN.

Baca Juga :   Petani dan PPL Kecamatan Kobalima Ikut Bimtek BPTP NTT

“Untuk maksud inilah, maka kita berkumpul di sini untuk secara bersama-sama mencari solusi yang tepat melalui kegiatan ini agar dapat terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihakyang terkait dalam pelayanan publik”, Jelasnya.

Selain itu, melalui kegiatan ini, aparatur negara sebagai salah satu item area perubahan Reformasi Birokrasi dan satu kesatuan dalam manajemen pengelolaan Reformasi Birokrasi secara sistematis dapat menerapkan nilai-nilai dan norma etika budaya kerja. Oleh karena itu momentum ini dapat dijadikan dasar acuan dan motor penggerak motivasi sikap dan tindakan serta terbentuk suatu sistem pelayanan publik yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebelumnya, Kasubag Tata Laksana Pemerintahan pada Bagian Organisasi Setda Belu, Manuel Bau Willy, S.IP dalam laporan menyampaikan maksud diadakan kegiatan ini adalah sebagai bahan acuan atau panduan bagi penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan SOP AP dengan tujuannya yakni untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah dalam mengindentivikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan Tupokksi dari Organisasi Perangkat Daerah.

Workshop SOP AP yang direncanakan berlangsung selama 2 (dua) hari ini menghadirkan narasumber dari Tim Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Kepala Bagian Organisasi Setda Belu. Hasil yang diharapkan yakni tersedianya tenaga terampil dalam penyusunan dokumen SOP AP serta tersusunnya Dokumen SOP AP dan penerapannya pada semua OPD. (richi anyan)

Baca Juga :   Kapela St. Alexander Haitimuk Ditahbiskan Uskup Atambua
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top