HUKUM & KRIMINAL

Baru Dua OPD Dilingkup Pemprov NTT Minta Pengawalan Kejati NTT

Amran Lakoni

KUPANG, Kilastimor.com-Baru dua (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTT yang meminta pengawalan dari TP4D Kejati NTT.

Permintaan pengawalan dari TP4D ini guna mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan dalam pembangunan, maka dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi yakni Dinas PPO dan Dinas Kesehatan sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan bagian Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Hal ini diungkapkan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTT, Amran Lakoni di Kejati NTT, Senin (21/8).

Menurut Amran, MoU oleh dua SKPD ditingkat Provinsi NTT itu tujuannya hanya untuk pengawalan pembangunan saja. Pasalnya, dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tersandung kasus sehingga harus berurusan dengan hukum.

“Kita sudah bangun kerjasama dengan dua SKPD di tingkat Provinsi NTT. Dua SKPD itu yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan. Tujuan dari MoU itu agar kita dari Intelijen bisa turut serta mengawal setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh kedua SKPD itu,” kata Amran.

Namun demikian, dirinya sampaikan, meski sudah ada MoU untuk pengawalan tapi dalam pelaksanaan pembangunan, dua SKPD yang sudah melakukan kerjasama itu berbuat salah akan ditindaklanjuti ke ranah hukum.

“Dengan adanya MoU ini tidak serta merta kita berpihak ke mereka jika ada kesalahann. Kalau ada kesalahan, kita tetap sikat,” ungkap Asintel Kejati NTT ini. Oleh sebab itu, diriya kembali ingatkan agar dua SKPD yang sudah melakukan MoU dengan Kejati NTT supaya melakukan setiap proses pembangunan di daerah ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika tidak, tutur dia, maka proses hukum tetap ditegakkan. (crh)

Baca Juga :   Satgas Pamtas RI-RDTL Bantu Pembangunan Gereja Laktutus
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top