HUKUM & KRIMINAL

Camat Amanuban Barat Dituding Intervensi Pencairan Dana Desa,m. CV Sefany akan Tempuh Jalur Hukum

Agustinus Banamtuan

SOE, Kilastimor.com-Proses Pencairan dana proyek jalan di Desa Kiubaat Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikerjakan oleh CV. Sefany dengan dana bersumber dari dana ADD tahun 2016, sampai saat ini belum cair tanpa alasan. Diduga karena intervensi Camat Amanuban Selatan Jhon Asbanu sehingga tidak dicairkan.
Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum CV Sefany, Agustinus Banamtuan,SH, Kamis (14/9) di Soe.

Menurut Agus, kliennya sudah menyelesaikan pekerjaan jalan dan seharusnya diikuti dengan proses pencarian dana. Namun sampai saat baru terealisasi 35 persen sementara sisanya belum dicairkan tanpa alasan yang jelas.
Ketika ditanyakan kepada TPK Desa Kiubaat, pihaknya mendapat jawaban bahwa camat tidak memberikan rekomendasi untuk pencairan, padahal berita acara pemeriksaan fisik sudah ditandatangani TPK dan kepala desa. “Kami akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Agus dengan nada kesal.

Camat Amanuban Selatan,Jhon Asbanu ketika dikonfirmasi via telepon selulernya menjelaskan, memang benar sudah pihak suplayer sudah menyelesaikan pekerjaan jalan sirtu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik maka disepakati untuk dilakukan peningkatan volume pekerjaan barulah dibayar. Namun pihak suplayer dalam hal ini CV Sefany baru melanjutkan pekerjaan pada 2017, sehingga untuk mengamankan dana tersebut, dirinya sudah beri rekomendasi untuk pencarian dan dana sekarang ada di rekening desa.

Lebih lanjut kata Jhon, kalau tidak dicairkan sampai hari ini, itu karna tidak ada koordinasi antara TPK dan dirinya manakala TPK membuat kesepakatan bersama dengan suplayer untuk kelanjutan pekerjaan pada 2017 tanpa sepengetahuan dirinya. “Saya sudah terlanjur bersurat kepada Bupati TTS dan BPMD terkait dengan persoalan ini karena sumber dananya dari ADD tahun 2016 sehingga pencairannya harus 31-12-2016. Sementara surat kesepakatan antara TPK dan suplayer dibuat mundur padahal baru lanjut kerja tahun 2017, sehingga jelas dana itu sudah jadi SILPA, dan saya tidak intevensi,” kata Jhon.

Baca Juga :   Willy Lay Pastikan Sahabat Jilid 2 di Pilkada Belu 2020

Wakil ketua DPRD Alex Kase saat dimintai komentar terkait hal ini mengatakan, seharusnya tingkatan koordinasi untuk pengelolaan dana desa dengan baik, karna ini untuk kepentingan masyarakat. ” Silahkan selesaikan sesuai aturan,” pinta dia. (rik)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top