OELAMASI, Kilastimor.com-Guna meningkatkan kapasitas Anggota Forum Peduli Disabilitas, tentang advokasi perencanaan dan anggaran di desa, maka LSM lokal Bengkel APPeK bekerjasama dengan NGO Handicap International (HI) menggelar pelatihan analisa APBDes. Pelatihan ini digelar sejak tanggal 12-15 September 2017, di tiga desa yakni, Desa Oelatimo, kecamatan Kupang Timur, Desa Noelbaki dan Mata Air, kecamatan Kupang Tengah.
Seperti yang disaksikan kilastimor.com, di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, pada Jumat (15/9). Pada kesempatan tersebut, Bengkel APPeK, melatih anggota Forum Peduli Disabilitas dan kelompok rentan.
Umparu Rangga Landuawang, Koordinator Program Advokasi Untuk Perubahan, ketika ditemui kilastimor.com, menjelaskan bahwa, pelatihan analisa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian dari rangkaian program Advocation For Cange (AFC) atau advokasi untuk perubahan. Dalam program ini, menurutnya anggota forum didorong untuk dapat mengadvokasi pemerintah Desa, agar dapat menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang peka terhadap Penyandang Disabilitas (PD) dan kelompok rentan.
Umparu, yang akrab disapa Umbu ini, menambahkan bahwa, tujuan dari pada pelatihan ini, di tiga desa, tersebut merupakan tempat pembelajaran. Selain itu, agar forum mengenal APBDes dan dapat melakukan monitoring terhadap semua program di desa.
Dikatakan, selama ini APBDes seperti harta karun yang sulit diakses masyarakat desa, terutama PD dan kelompok rentan. Kadang program di desa muncul tanpa pengetahuan masyarakt, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan dalam Undang-undang Desa, diamantkan tentang adanya nilai transparansi, akuntabel, partisipasi, dan tertib dalam pengelolaan keuangan desa.
“Melalui pelatihan analisa APBDes ini kita dapat merefleksikan apa yang sering terjadi di desa selama ini. Coba bayangkan, kalau masyarakat tahu tentang perencanaan dan penganggaran, maka akan terpacu untuk terlibat. Karena kalau kepala desa tertutup, masyarakat enggan utk terlibat. Untuk itu kami dorong agar kepala desa terbuka dan tingkatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan dan PD, ungkap Umbu.
