RAGAM

Buka Sosialisasi TP4D, Begini Pesan Ose Luan kepada Para Kades

Pemda dan Kejari Belu sosialisasi TP4D

ATAMBUA, Kilastimor.com-Wakil Bupati Belu J.T. Ose Luan Membuka sosialisasi tentang Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Gedung Dharma Wanita Betelalenok Atambua, Kamis (7/9).

Pemerintah Kabupaten Belu bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Belu melaksanakan sosialisasi tentang Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tersebut.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Belu. Sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut yakni, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Rivo Ch. Medellu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Januaria Nona Alo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Marsel Mau Meta, dan Perwakilan dari Inspektorat Belu, Paulus Seran.

Dalam sambutannya pada sosialisasi itu, Ose Luan ingatkan kepada kepala desa dan semua perangkatnya agar dana yang diberikan oleh negara, diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik dan benar untuk kepentingan masyarakat.

Ose Luan berharap, dengan dibentuknya TP4D, maka seluruh Organisasi perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu dapat berdampingan dengan unsur Kejaksaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pencegahan penyimpangan pengadaan barang jasa dan percepatan penyerapan anggaran.

Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Tujuannya agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Belu dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lebih optimal.

Baca Juga :   Pupuk Langka, Warga Semau Resah

“Kegiatan ini bisa menambah wawasan para kepala desa dan perangkatnya sehingga betul-betul memahami cara mengelola dana desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ose Luan.

Karena itu, Ose Luan meminta kepada seluruh peserta agar fokus dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Menurutnya, sosialisasi ini akan memberikan banyak informasi terkait peran kejaksaan dalam mengawal dan mendampingi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
Peran ini dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Belu.

Ose Luan mengingatkan semua kepala desa dan perangkatnya terkait dana yang diberikan oleh negara begitu besar. Karena itu diharapkan agar dapat dimanfaatkan secara baik dan benar untuk kepentingan masyarakat.

“Saya sering katakan, Dana Desa itu adalah dana masyarakat tidak untuk pribadi masing-masing, kita harus mengelolanya secara tepat dan benar,”tegas Wabup Ose Luan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Belu Rivo Ch. Medellu dalam materinya mengawal dan mengamankan implementasi dana desa mengatakan kegiatan sosialisasi yang digelar ini, bertujuan untuk menyampaikan pemahaman tentang keberadaan TP4D.

Menurutnya, setiap desa sebenarnya bisa mengajukan permohonan pendampingan penggunaan Dana Desa ke TP4D, agar dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa tidak berdampak hukum.

Medellu menjelaskan, tugas dari TP4D itu untuk melakukan peyuluhan atau pun penerangan hukum. Selain itu, TP4D dapat melakukan pendampingan hukum dalam bentuk pembahasan atau pun dalam hal bisa minta pendapat hukum, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pekerjaan program.

Baca Juga :   Kerja Sama dengan PMI Belu, OMK Paroki Lahurus Gelar Donor Darah

“Kami siap membantu, mendampingi dan memberikan petunjuk serta pencerahan kepada seluruh Aparatur Desa yang ingin didampingi dalam melaksanakan kegiatan atau pembangunan Desa, sehingga saat melakukan kegiatan benar-benar tidak ada rasa lagi keraguan dan kekhawatiran,” ujar Medellu

Dikatakan lebih lanjut, tujuan dibentuknya TP4D Kejaksaan RI adalah untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis bangnas untuk kepentingan rakyat, terserapnya anggaran secara optimal, menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta terlaksananya penegakkan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Tugas dan fungsi TP4D yaitu mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya–upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. TP4D juga berfungsi melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top