HUKUM & KRIMINAL

Mahasiswa FH Undana Tolak Hak Angket dan Pembekuan KPK

Hasiswa FH Undana tolak Pansus Hak Angket KPK

KUPANG, Kilastimor.com-Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Undana menolak Hak Angket DPR-RI dan pembekuan KPK. Penolakan Mahasiswa FH Undana ini disampaikan melalui, Pernyataan sikapnya ketika melakukan aksi tolak hak angket dan pembekuan KPK, pada Sabtu (16/9).

Disaksikan, pernyataan sikap ini dibacakan oleh salah seorang mashasiswa dan diikuti oleh mahasiswa dan para dosen yang hadir dalam aksi tersebut. Isi dari pernyataan ini merupakan keterwakilan dari Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, antara lain.

Pernyataan sikap yang pertama, status hak angket tidak berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Dikatakan, penggunaan hak angket hanya bisa ditujukan kepada Pemerintah. Dijelaskan, KPK bukan merupakan lembaga pemerintah, melainkan lembaga negara yang bersifat independen, yang tidak berada dibawah salah satu cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Kedua, tentang pembentukan pansus, dinilai cacat hukum dan bertentangan atau menabrak Pasal 201 UU MD3, yakni keanggotaan pansus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR. Tetapi, Kenyataannya hanya 7 fraksi yang mengirimkan wakilnya ke pansus KPK (Partai Demokrat, PKS dan PKB tidak mengirimkan wakilnya).

Baca Juga :   Penguatan Pemuda Lintas Agama, Perkokoh Kerukunan Agama di Belu

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top