HUKUM & KRIMINAL

Mahasiswa FH Undana Tolak Hak Angket dan Pembekuan KPK

Hasiswa FH Undana tolak Pansus Hak Angket KPK

KUPANG, Kilastimor.com-Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Undana menolak Hak Angket DPR-RI dan pembekuan KPK. Penolakan Mahasiswa FH Undana ini disampaikan melalui, Pernyataan sikapnya ketika melakukan aksi tolak hak angket dan pembekuan KPK, pada Sabtu (16/9).

Disaksikan, pernyataan sikap ini dibacakan oleh salah seorang mashasiswa dan diikuti oleh mahasiswa dan para dosen yang hadir dalam aksi tersebut. Isi dari pernyataan ini merupakan keterwakilan dari Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, antara lain.

Pernyataan sikap yang pertama, status hak angket tidak berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Dikatakan, penggunaan hak angket hanya bisa ditujukan kepada Pemerintah. Dijelaskan, KPK bukan merupakan lembaga pemerintah, melainkan lembaga negara yang bersifat independen, yang tidak berada dibawah salah satu cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Kedua, tentang pembentukan pansus, dinilai cacat hukum dan bertentangan atau menabrak Pasal 201 UU MD3, yakni keanggotaan pansus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR. Tetapi, Kenyataannya hanya 7 fraksi yang mengirimkan wakilnya ke pansus KPK (Partai Demokrat, PKS dan PKB tidak mengirimkan wakilnya).

Ketiga menurut mahasiswa FH, adanya konflik kepentingan, karena terkait Ketua Pansus Agun Gunandjar merupakan salah satu anggota DPR yang diduga menerima aliran dana dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Keempat, Pansus Angket KPK adalah bentuk sistematis pelemahan terhadap kewenangan KPK yang sedang menangani kasus korupsi E-KTP, maka harus dilawan dan dibatalkan.

Baca Juga :   Sertijab Bupati Malaka Dilangsungkan di Kupang

Pernyataan sikap kelima, upaya untuk melemahkan KPK sama saja dengan membekukan misi pemberantasan korupsi yang masih terjadi di bumi Indonesia.
Keenam, komitmen mahasiswa FH Undana mendukung KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa, Aksi Tolak Angket dan Pembekuan KPK ini diselenggarakan oleh Pusat Anti Korupsi Undana (PAKU) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum. Dan aksi ini melibatkan kurang lebih ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Undana. Hadir pula dalam aksi ini Dekan Fakultas Undana, Jhon Nome dan sejumlah pejabat fakultas lainnya. (qrs)    

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top