HUKUM & KRIMINAL

Sekda TTS Divonis Satu Tahun Penjara Oleh PN Tipikor Kupang

Terdakwa Salmun Tabun mendengarkan putusan di PN Tipikor Kupang.

KUPANG, Kilastimor.com-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang akhirnya memutuskan kasus dugaan korupsi dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS periode 2014-2019 senilai Rp 250 juta, Selasa (12/9).

Pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang untuk terdakwa Salmun Tabun selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS yang dipimpin majelis hakim, Edy pramono didampingi hakim anggota, Jemmy L. Tanjung dan Ali Muhtarom. Terdakwa Salmun Tabun didampingi kuasa hukumnya, Philipus Fernandes dan rekan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang dalam amar putusannya menegaskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

“Setelah memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan keterangan ahli serta terdakwa, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis selama 1 tahun penjara, ” kata hakim.

Selain pidana badan selama 1 tahun penjara, lanjut hakim, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan 1 bulan kurungan.

Baca Juga :   Ini Kronologis Anggota TNI AD Tewas Terseret Arus Banjir

“Jika terdakwa tidak membayar denda sebesar Rp 50 juta maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” tegas majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa sejumlah uang Rp 45 juta yang telah disetor oleh terdakwa disita untuk negara.

Usai membacakan putusan untuk terdakwa, majelis hakim mengatakan, jika terdakwa tidak puas dengan putusan hakim maka terdakwa silahkan mengambil langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. (crh)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top