ATAMBUA, Kilastimor.com-Dana desa perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kades sebagai pengelola penting mengikuti aturan.
“Mengapa kepala desa harus takut mengelola dana desa jika semua telah berjalan sesuai regulasinya,” bilang pertanyaKepala Desa Silawan, Ferdinandus Mones Bili saat ditemui kilastimor.com di Ruang Kerjanya pada, Kamis (23/11/2017).
Baginya, kendala yang saat ini dialami oleh desa adalah keterlambatan proses pencairan dana desa tahap I dan II. Sesuai perintah Presiden RI Jokowi bahwa pencairan dana desa tahap I seharusnya jatuh pada Bulan Maret dan proses pencairan tahap II pada bulan Juni. Kenyataannya, pencairan tahap I baru terjadi pada Bulan September, sedangkan pencairan tahap II terjadi pada akhir November. “Kalau seperti ini, bagaimana aparat desa bisa bekerja dengan baik?”
Ferdi memaparkan bahwa kesalahan pencairan dana desa ada pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Akan tetapi, kesalahan utama ada pada para kepala desa yang terlambat memasukan laporannya.
Dikatakan bahwa pemerintah daerah menunggu laporan dari semua desa, setelah itu, baru lah diadakan proses pencairan dana tersebut. Akan tetapi, para desa acuh tak acuh dengan masalah tersebut.
Untuk bisa mengatasi hal tersebut, Ferdi meminta agar pemda terus mengejar para kepala desa agar segera menyelesaikan laporannya. Jika terus dikejar, maka sudah pasti, para kepala desa akan segera menyelesaikan laporannya.
“Ini sebuah kelalaian dari kepala desa. Tiga tahun sudah cukup menjadi pembelajaran bersama akan keterlambatan pencairan dana desa ini,” tegasnya.
Baginya, proses pembelajaran selama tiga tahun sudah cukup karena masyarakat saat ini menanti dampak dari dana desa. Masyarakat sangat berharap agar dana desa bisa menjawab keresahan mereka.
Bagi Ferdi, dana desa bisa menjawab keresahan masyarakat. Akan tetapi, bila proses pencairannya lambat, bisa berakibat pada hilangnya kepercayaan masayarakat desa pada aparatur desa.
