Berbicara transparansi, Ferdi menegaskan bahwa transparansi dana desa jangan dilihat sebagai sebuah proses tapi sebuah hasil. Menurutnya, bila para aparat desa mengolah dana desa sesuai regulasi yang sudah dibuat pemerintah pusat, maka transparansi akan ada dengan sendirinya.
Terkait transparansi dana desa itu sendiri, beliau mengusulkan agar para kepala desa juga harus menggandeng media untuk mempublikasikan apa yang telah mereka lakukan. Tujuannya agar tidak hanya masyarakat desa saja yang mengetahuinya, tapi juga masyarakat luas mengetahui pengelolaan dana di desa.
“Di Desa Silawan, Saya menyediakan anggaran khusu untuk media mempublikasikan dana desa. Ini saya buat agar tidak hanya warga desa saja yang mengetahui pengelolaan dana di desa saya, tapi juga masyarakat luas,” terangnya.
Karena itu, saat ini dirinya tidak lagi berbicara soal transparansi dana ADD di desanya. Yang dilakukan saat ini adalah bagaimana ADD itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan Jokowi terkait dengan manfaat dari dana desa tersebut bagi masyarakat desa.
Dikatakan, dalam pengelolaan dana di Desa Silawan, dirinya selalu memberdayakan masyarakat di desanya untuk mengerjakan berbagai programnya.
Sebagai contoh, pembuatan pagar. Pengadaan barang diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, anggaran pengerjaan pagar tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang mengerjakan pagar tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menikmati dana desa tersebut.
Ferdi berharap agar para kepala desa tidak perlu takut dalam Mengelolah dana desa selama itu masih sesuai dengan regulasinya. Satu hal yang terpenting dan perlu disikapi oleh para kepala desa adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.
“Percuma kita bicara soal transparansi dana desa dengan memasang spanduk berukuran raksasa, tapi dana itu tidak dinikmati masyarakat desa,” tuturnya. (richi anyan)
