RAGAM

49.757 Warga Malaka Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik

Ferdynandus Rame

BETUN, Kilastimor.com-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Malaka terus berupaya meningkatkan pelayanan KTP elektronik bagi masyarakat.
Salah satu upaya Dispendukcapil Malaka yakni, terus mengorder blangko KTP elektronik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Dispendukcapil, Ferdynandus Rame di ruang kerjanya, Senin, (22/1/2018).

Ferdinandus Rame mengatakan jumlah blangko KTP elektronik yang diajukan ke Bupati sesuau data yang ada yaitu 30.000 blangko. Bila bupati menyetujui permohonan maka proses keuangan dan administrasi lainya akan dibereskan segera.

“Apabila Bupati Malaka menyetujui maka sekretaris dan kepala bidang pemanfaatan data langsung berangkat ke Jakarta untuk mengambilnya sehingga, senin pekan depan blangko sudah ada dan pengurusan KTP elektronik bisa berjalan kembali seperti biasa,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, jumlah penduduk Kabupaten Malaka yang wajib KTP elektronik per 1 Januari 2918 yakni, 124.272. Sampai sekarang yang sudah memiliki KTP elektronik 74.515, dan yang belum memiliki atau belum merekam KTP elektronik adalah 49.757. “Ini merupakan data kependudukan Kabupaten Malaka,” terangnya.

Ia menambahkan data dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan saat dirakornas di Jakarta tahun 2017 lalu, untuk penduduk Malaka yang belum memiliki KTP elektronik adalah 60.160.

“Data bisa berubah-ubah setiap waktu, bisa bertambah dan bisa berkurang, hal ini dilihat dari tiga hal diantaranya , ketambahan usia 17 tahun setiap harinya dari 190.561 penduduk dan orang-orang yang pindah masuk dan pindah keluar Malaka. Jika pindah ke Malaka lebih besar, maka penduduk akan mengalami penambahan dan bila pindah keluar Malaka lebih besar termasuk meninggal dunia,” imbuhnya.

Baca Juga :   Kemendagri Apresiasi Visi Misi Bupati-Wabup Malaka

Khusus penduduk yang meninggal dunia, dia mengharapkan adanya laporan dari kepala desa ke Dinas Dukcapil melalui camat. Bilamana tidak ada laporan, maka pihaknya tidak memiliki hak untuk menghapus data itu, karena undang-undang melarang menghapus data orang-orang dari data penduduk. (pisto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top