RAGAM

Ini Sembilan Poin Penting Mosi Tidak Percaya Karyawan Terhadap Direktur PDAM Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Sejumlah Karyawan PDAM Belu menuntut Direktur PDAM Belu, Yunuius Koy Asa mundur dari jabatannya karena dinilai membuat kebijakan yang merugikan perusahaan dan karyawan. Hal ini dituangkan lewat surat perihal mosi tidak percaya kepada Bupati Belu dan DPRD Kabupaten Belu tertanggal 10 Januari 2018.

Dalam surat setebal tujuh halaman tersebut ditandatangi oleh 28 orang karyawan PDAM Belu. Dalam surat tersebut menyebutkan sembilan kebijakan Yunius selama delapan Bulan menjabat sebagai Direktur PDAM.

Berikut sembilan kebijakan yang dinilai merugikan Perusahaan dan karyawan.

Pertama, Direktur PDAM membuat kebijakan penerimaan karyawan sebanyak 21 orang dengan pengeluaran biaya transportasi selama tahun 2017 sebesar Rp 29.172.999. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami divisi anggaran.

Kedua, membuat keputusan pengangkatan pejabat setingkat Kepala Seksi dengan sebutan Staf Ahli yang berdampak pada bertambahnya beban perusahaan untuk membayar tunjangan pejabat tersebut. Keputusan ini dianggap cacat hukum karena dalam struktur kepengurusan PDAM yang tertuang dalam Perda Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Belu tidak tercantum struktur dengan sebutan Staf Ahli.

Ketiga, melakukan perjalanan dinas luar daerah melampaui plafon dana perjalanan dinas yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebanyak lima kali dalam kurun waktu delapan bulan memimpin PDAM. Perjalanan dinas tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 71.115.600. Menurut mereka, hal ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah perjalanan kepemimpinan sejak PDAM berdiri hingga saat ini. Para pemimpin terdahulu melakukan perjalanan dinas luar daerah sebanyak satu kali dalam setahun dan maksimal dua kali.

Baca Juga :   Nai Ulu-Seuk Ata Siap Ikut Fit and Proper Test Partai Demokrat

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa seharusnya dana itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran iuran Dana Pensiun Karyawan atau BPJS Ketenagakerjaan yang masih tunggak hingga saat ini mencapai Rp 358. 444. 024,dengan rincian Dapenma Pamsi sebesar Rp 148.000.000 dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 210.444 024, serta membayar beban hutang perusahaan.

Keempat: melakukan kebijakan memberikan pinjaman uang kas perusahaan kepada oknum karyawan atas nama Gabriel Lesu, Rp 2.500.000 dan Yohanes Leto Rp 2.500.000. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum karena PDAM bukan lembaga keuangan.

Kelima, membuat kebijakan melakukan pinjaman pada pihak ketiga sebesar Rp 20.000.000 tanpa adanya pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati sebagai Pemilik perusahaan. Kebijakan ini bertentangan ketentuan Permendagri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

Keenam, melakukan kebijakan sewa mobil pada pihak ketiga sebesar Rp 19. 500.000 tanpa adanya pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati sebagai pemilik perusahaan. Kebijakan ini bertentangan ketentuan Permendagri Nomor 02 tahun 2017 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

Seharusnya direktur tidak perlu melakukan kebijakan seperti ini karena disaat kebijakan itu diambil mobil Dinas PDAM masih layak untuk digunakan sebagai bentuk efisiensi dan penghematan anggaran perusahaan.

Ketujuh, adanya pengeluaran dana perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 di luar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Pengeluaran ini berpotensi sebagai temuan auditor BPKP dan Akuntan Publik ketika terjadi audit laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan karena pengeluaran ini dilakukan diluar RKAP.

Baca Juga :   Sekda Kota Kupang Hadiri Pelantikan Badan Pengurus Harian dan Muskercab DPC Partai Hanura

Kedepalan, sikap dan perilaku direktur yang membuat kegaduhan dengan DPRD sebagai mitra pemerintah yang memiliki hak budget terutama mitra komisi akan memberikan preseden buruk bagi eksistensi perusahaan untuk mendapatkan akses alokasi anggaran dari pemerintah DaerahKabupaten Belu untuk tahun tahun yang akan datang.

Kesembilan, membuat pernyataan kontradiktif yang merugikan perusahaan, sebagai contoh dalam tahun 2017 pelayanan distribusi air dalam kota Atambua akan normal dan layananan 24 jam. Namun, faktanya apa yang diucapkan itu tak pernah menjadi kenyataan air tak pernah dialirkan 24 jam pada tahun 2017, instalasi Pengelolah Air (lPA) Haekriik dan Sirani tidak beroperasi meskipun telah dilakukan perbaikan yang menelan banyak dana.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran dan permasalahan diatas, maka karyawan PDAM Kabupaten Belu menyatakan Mosi tidak percaya kepada Direktur PDAM Kabupaten Belu, Yunius Koi Asa, S. Fil. Mereka juga meminta kepada Bupati Belu melalui Badan Pengawas PDAM Kabupaten Belu, untuk sekiranya dapat melakukan pergantian Direktur PDAM Kabupaten Belu dengan sosok pemimpin yang demokratis, paternalistik, rendah hati, mau mendengarkan aspirasi karyawan dan mampu menciptakan suasana atau iklim kerja yang nyaman dan kondusif tanpa membuat kegaduhan dengan karyawan, pelanggan Pemerintah serta DPRD Belu. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top