RAGAM

UU MD3 Tidak Fair, Elemen Masyarakat Harus Bersuara

Abraham Paul Liyanto

KUPANG, Kilastimor.com-Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Abraham Paul Liyanto dalam masa  resesnya terus giat membuka wawasan masyarakat NTT tentang peran DPD dan wawasan kebangsaan hingga ke pelosok NTT.

Senator asal NTT yang ditemui media ini usai berdiskusi dengan mahasiswa dan pemuda asal daerah perbatasan Kabupaten Belu tentang peran DPD dan wawasan kebangsaan ini menyatakan secara tegas bahwa revisi Undang Undang  No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPRD, dan DPD (MD3) itu tidak fair, pasalnya dibuat sepihak oleh DPR semata tanpa persetujuan komponen MD3. 

Sewajarnya revisi UU MD3 itu pembahasannya harus bersama semua komponen yang ada dalam MD3 itu sendiri yaitu, MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD.

“UU MD3 itu tidak Fair. Buktinya tidak hanya DPD yang melawan itu, tetapi Presiden RI dan masyarakat juga melawan itu. Bagaimana mungkin pembahasan revisi UU MD3 tanpa pengetahuan dan persetujuan komponen yang tergabung dalam MD3,” ujarnya kesal.

Dirinya melanjutkan, sebagai anggota DPD RI secara tegas menyebutkan ada ketidakadilan dan ketidakberesan. Selain itu dirinya menginginkan perbaikan sistem ketatangaraan, konstitusi juga undang-undang.

“Tidak adil dong. DPR tidak boleh diperiksa dan dikritisi. Ini konyol, seharusnya siap menerima kritikan. Jangan DPR memproteksi diri. Seharusnya Kita lembaga tinggi negara memproteksi rakyat. Saya melihat hal ini dilakukan ketika banyak anggota DPR yang terlibat kasus korupsi dan disentuh oleh KPK,” tegasnya.

Baca Juga :   Ibu Kota RI Resmi Pindah ke Kalimantan Timur

Disebutkan, menjadi keharusan untuk melawan ini, namun dirinya mengakui sebagai DPD tidak bisa melawan sendiri butuh dukungan semua pihak terlebih masyarakat.

“Harus diakui bahwa DPD tidak bisa berjuang sendiri dan butuh dukungan semua elemen, terlebih suara masyarakat. Masyarakat mendesak MK supaya MK bisa dengar dan putuskan,” imbaunya.
 
Pada bagian akhir, Paul Liyanto menggambarkan pengalamannya ketika pernah di PURT. Anggaran DPD RI dikebiri oleh DPR, padahal sama-sama lembaga tinggi negara. Selain itu  dirinya mengaharapkan  agar pemuda juga media  membantu bersuara dengan caranya masing masing agar terhilindar dari tindakan kesewenangan berkelanjutan yang dilakukan oleh DPR sebagai upaya proteksi diri yang tidak benar. (dinho mali)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top