POLITIK

Liyanto: Hati-hati Mekarkan Provinsi Flores

Abraham Paul Liyanto.

ABRAHAM LIYANTO: HATI HATI PEMEKARAN PROVINSI FLORES

KUPANG, Kilastimor.com-Belakangan isu pemekaran wilayah baik tingkat kabupaten maupun Provinsi menjadi perbincangan hangat di setiap kalangan. Terkait hal itu, Ir. Abraham Paul Liyanto yang ditemui media ini usai melakukan diskusi kebangsaan dengan anggota GMKI Kupang  sabtu 3/3/2018 mengatakan sejumlah pandangan.

Menurutnya, sebagai anggota DPD RI persoalan pemekaran, penggabungan wilayah, desentralisasi dan lain sebagainya telah diatur secara konstitusional.

Pada kesempatan itu, Paul Liyanto sapaan karibnya menginformasikan saat ini pembentukan Daerah Otonom Baru ( DOB) sudah berubah, tidak sama seperti dulu, dimana pembentukan DOB terlebih dahulu  baru kemudian mengatur perangkat, infrastruktur, fasilitas dan lain sebagainya. Namun saat ini berbalik  di mana semuanya persiapkan dahulu termasuk lahan, dana pembinaan daerah induk, fasilitas dan beberapa persyaratan lainnya baru bisa pemekaran.

“untuk pemekaran DOB penekanannya kepada Kabupaten induk menyiapkan segalanya, jadi tidaklah gampang” ungkap Paul.

Lanjutnya, mengenai isu calon tertentu yang berani memperjuangkan pemekaran wilayah ia tidak persoalkan karena baginya hal itu merupakan hak setiap orang hanya perlu dikaji.
“Mengenai niat baik calon yang berani memperjuangkan pemekaran wilayah sejauh ini boleh boleh saja dan kita dukung  itu serta menanti janjinya jika ia terpilih nanti, akan tetapi mekanisme perlu diketahui pula,” ungkapnya singkat.

Lanjutnya, mengenai pemekaran kabupaten Flores Timur dan Adonara dan Kota Maumere ia menginformasikan,untuk pemekaran  Flores Timur dan Adonara serta Sikka sudah siap, semua dokumen sudah lengkap, sedangkan untuk kabupaten TTS, Pantar dan daerah daerah lain masih lama dan dalam tahap persiapan, tidak mungkin saat ini,” terangnya.

Baca Juga :   RDP di DPRD Belu Deadlock. Begini Kronologinya

Pada kesempatan yang sama, mengenai pemekaran Provinsi NTT dan Provinsi Flores Paul meminta untuk dipertimbangkam secara matang
“Saya secara pribadi sesuai pengamatan dan pengalaman saya untuk pemekaran Provinsi Flores jangan dipaksaan saat ini,” katanya singkat.

Baginya hal mendasar yang menjadi landasan untuk tidak memaksakan pemekaran Provinsi Flores karena sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Kita lihat sistem ketatanegaraan kita seperti ini. Representatif atau Perwakilan Rakyat dari daerah berdasarkan jumlah penduduk, maka hati hati memekarkan provinsi ini dengan jumlah penduduk seperti ini,” ungkapnya.

Menurut Abraham Paul jika dengan jumlah penduduk NTT yang ada saat ini perwakilan rakyat hanya berjumlah 13 orang apabila pemekaran maka besar kemungkinan provinsi induk dan provinsi baru hanya sekitar 5 sampai 7 DPR.

Ia mencontohkan antara Papua dan Jawa Barat dimana Papua yang dulunya berjumlah 3 juta penduduk namun pemekaran penduduk dibagi dua sehingga DPR dari Papua Barat hanya 3 orang sedangkan di Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk sekitar 45 juta jiwa dan mereka tidak ada pemekaran sehingga DPR dari Jawa Barat sekitar 98 orang sehingga keuntungan yang mereka dapatkan adalah semua komisi terisi perwakilannya.

“Bayangkan jika NTT mekar maka sudah barang tentu yang menjadi perwakilan  rakyat hanya sekitar 5 sampai 7 orang sedangkan ada 11 Komisi dan pastinya ada komisi tertentu yang kosong, lalu kita inginkan perubahan, sangatlah tidak mungkin,” katanya.

Baca Juga :   Targetkan Opini WDP, Pemda Malaka Fokus Urusi Aset Daerah

“Kue perubahan itu ada di DPR yang namanya APBN, sehingga dengan kehadiran perwakilan rakyat kita di sana yang hanya bisa dihitung dengan jari tidak bisa melawan jumlah dewan daerah lain.l,” imbuhnya.

Dibagian akhir, menurut Paul euforia pemekaran di daerah kecil mungkin karena ingin jadi pemimpin tanpa memimirkan sistem  dan konsekuensinya. Karenanya Abraham Paul Liyanto meminta jangan paksakan pemekaran Provinsi Flores tetapi alangkah baiknya pemekaran Desa-Desa, sebab Undang Undang No  6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakomodir itu salah satunya melalui dana desa. Sehingga jika desa-desa bertambah, maka besar kemungkinan penambahan kecamatan dan pemekaran  Kabupaten juga Provinsi, sehingga menjadi berkesinambungan mulai dari dasar.
(dinho mali)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top