POLITIK

Terlibat Kampanye Cagub, Oknum PNS Belu Diperiksa Panwaslu

Andreas Parera

ATAMBUA, Kilastimor.com-Salah Seorang ASN di Belu diduga terlibat dalam kampanye salah satu Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beberapa waktu lalu. Oknum ASN tersebut sedang diperiksa oleh Panwaslu Belu.

Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Belu, Andreas Parera kepada awak media di Ruang kerjanya, Selasa (13/03/2018).

“Kasus dugaan keterlibatan oknum PNS ini terjadi (08/03/2018), saat kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 paket Harmoni,” tutur Andre.

Dikatakan, ada tiga kesalahan yang sementara ini ditemukan dari salah seorang PNS yang terlibat langsung dalam kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Kesalahan yang pertama dilakukan oleh oknum PNS yang saat ini belum bisa disebutkan identitasnya adalah menghadiri kegiatan kampanye saat waktu kerja dinas sedang berlangsung.

Selanjutnya kesalahan lain yakni berpose bersama pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur NTT paket Harmoni.

Dikatakan juga bahwa oknum PNS yang saat ini bertugas di Puskesmas Kota Atambua itu melakukan kesalahan yang ketiga yaitu berpose sembari mengacungkan tiga jari sebagai simbol nomor urut paslon Harmoni.

“Karena kesalahan-kesalahan itu telah melanggar aturan yang berlaku sehingga saat ini kita sudah sampai pada tahap proses untuk penentuan keputusannya”, kata ketua Panwaslu Belu.

Dijelaskan juga bahwa aksi oknum PNS itu telah melanggar aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB.

Baca Juga :   Bupati Malaka Pimpin Pembersihan Sampah di Kota Betun

“Aturan untuk PNS sekarang sudah jelas. Like dan komentar di FB saja sudah pelanggaran, apalagi terlibat langsung,” tutur Andre.

Ketua Panwaslu kabupaten Belu juga menjelaskan proses kelanjutan persoalan tersebut berdasarkan peraturan yang dilanggar.

Jika pelanggarannya berkaitan dengan hukum pidana, maka akan diteruskan ke kepolisian setempat. Bila pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemilu akan dilanjutkan ke KPU.

Bila pelanggarannya dilakukan terhadap Undang-Undang ASN maka akan dilanjutkan kepada pejabat pembina kepegawaian Pemda setempat dalam hal ini Bupati Belu, Komisi ASN, Kemendagri dan permen PAN.

Andreas Parera lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan dan para saksi untuk diklarifikasi permasalahan tersebut.

“Proses klarifikasi persoalan sementara dilakukan. Waktunya maksimal lima hari. Hari ini adalah hari kedua proses klarifikasinya,” ungkap Andreas.

Andreas berharap agar besok (14/03/2018), persoalan keterlibatan salah seorang oknum ASN tersebut sudah bisa diputuskan untuk ditindaklanjuti. “Tetapi kalau dibutuhkan keterangan lain masih ada waktu dua hari untuk dilengkapi berkasnya,” papar dia. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top