HUKUM & KRIMINAL

Lembaga K.P.K Hadir di Malaka. Kapolsek Malaka Tengah: Kami Masih Pelajari Izinnya

Pimpinan Lembaga KPK pose bersama pengurus di Malaka.

BETUN, Kilastimor.com-Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) melantik dan mengukuhkan pengurus dan angootanya, Sabtu (14/4) di Hall Glory Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah.

Lembaga Komando Pemberantasan korupsi(Lembaga K.P.K) ini secara sepintas mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang merupakan lembaga negara.
Akan tetapi Lembaga Komando Pemberantasn Korupsi (Lembaga K.P.K) ini merupakan suatu lembaga yang lahir dari masyarakat berdasarkan perintah Undang-Undang KPK pasal 41 yang mengatur tentang hak dan peran masyarakat.

Presiden Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (Lembaga K.P.K), Indra Nasgoho ketika di konfirmasi mengatakan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi berbadan hukum dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lahirnya lembaga ini merupakan mitra dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana perintah Undang-Undang tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 41 yang mengatur tentang hak dan peran masyarakat.

Dia melanjutkan, hak dan peran masyarakat itu kemudian dirumuskan dalam satu badan hukum hingga akhirnya berdirilah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) ini.

“Lembaga ini akan bertugas mengungkap tindakan pidana korupsi, memberantas tindakan pidana dan melaporkan dugaan-dugaan tindakan pidana korupsi di seluruh nusantara,” bebernya.

Jadi lembaga ini terbentuk dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat nasional.

“Saya hadir disini sebagai presiden dari lembaga ini dengan di wakili oleh beberapa pengurus untuk melantik dan mengukuhkan pimpinan kecamatan se-kabupaten Malaka,” ujarnya.

Baca Juga :   Immala Malang Ikut Pentas Seni dan Budaya. Mahasiswa Tampilkan Likurai dan Bidu

Indra dengan tegas mengatakan, pihaknya bukan musuh pemerintah, pihaknya hadir bukan untuk melawan pemerintah. Namun lembaga ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan uang rakyat yang di kelola oleh negara. “Supaya uang rakyat dikelola negara ini mencapai tujuannya yakni kesejateraan masyarakat, tidak hanya di Malaka melainkan di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Saat ini papar dia, lembaga komandi ini sudah terbentuk di 7 Provinsi se-Indonesia dan salah satunya di kabupaten Malaka.

“Kita bukan organisasi massa, bukan juga organisasi yang mengumpulkan orang dengan tujuan tertentu, tetapi kita adalah lembaga yang fokus pada pemberantasan, pencegahan dan pengungkapan tindakan pidana korupsi,” imbuhnya.

Kita punya hak untuk melaporkan siapapun yang melakukan dugaan tindakan pidana korupsi khususnya pejabat negara.

Anggota lembaga ini juga sebutnya, bukan penegak hukum, tapi merupakan masyarakat simpatisan yang anti korupsi yang memperjuangkan kesejateraan masyarakat.
Lembaga ini lahir untuk membantu penegak hukum, bersama-sama mengungkap perbuatan melawan hukum yaitu perilaku korupsi yang mencuri dan merampas uang negara.

Sementara itu, Kapolsek Malaka Tengah Rinaldi Hustomo ketika diminta komentarnya terkait surat izin dari Lembaga K.P.K ini, ia mengatakan sejauh ini pihaknya masih mempelajari suratnya karena lembaga ini mirip dengan KPK yang merupakan lembaga resmi negara itu.

Rinaldi melanjutkan dirinya sudah menghubungi rekannya yang ada di KPK dan ia tidak mengetahui lembaga tersebut. (pisto bere)

Baca Juga :   Lay: Kehadiran Pimpinan DPRD Belu Sebagai Pemacu Semangat Kerja Sama
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top