RAGAM

Tukang Ojek di Belu Tolak Revisi UU Lalulintas

Tukang ojek diskusikan revisi UU LLAJ

ATAMBUA, Kilastimor.com-Rencana pemerintah dan Komisi V DPR RI merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendapat penolakan dari berbagai kalangan di Kabupaten Belu. Bahkan, tukang ojek konvensional pun ikut menolak revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tersebut.

Pasalnya, mereka menilai terkait kepentingan banyak orang harus dipertimbangkan secara matang oleh pengambil kebijakan. Bagi mereka, aturan yang saat ini sudah ada sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat di sektor lalulintas dan angkutan jalan.

“Apa yang pemerintah mau? Kami rakyat perbatasan sangat merasa nyaman dan aman dengan aturan yang sekarang,” ungkap Aleksander Leki, salah sorang tukang ojek konvensional ketika ditemui Awak media di pangkalan Simpang Tiga Jalur kilometer 1 Atambua, Rabu (18/04/2018).

Menurutnya, pihak kepolisian sudah menjalankan aturan yang selama ini berlaku dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dengan minimnya kecelakaan lalu lintas di lapangan.

Aleks menduga ada sarat kepentingan dalam revisi UU LLAJ antara pihak pengusaha Gojek online di Jakarta dengan para pengambil kebijakan.

“Jangan hanya karna kepentingan pihak atau oknum tertentu, kami rakyat kecil yang selalu jadi korban kebengisan kaum atas untuk peroleh kesenangannya,” ujarnya.

Terkait dengan salah satu poin yang akan direvisi dengan melegalkan kendaraan roda dua menjadi sarana angkutan umum, Aleks dengan tegas menyatakan tidak sepakat dengan rencana tersebut. Menurutnya, hal itu akan berpengaruh pada pajak motor.

Baca Juga :   Tiba di Belu, KASAD Mulyono Dikukuhkan Sebagai Ksatria Penjaga Perbatasan

“Kasian juga kami rakyat dengan pendapatan dibawah rata–rata ini. Biaya hidup setiap hari saja susah sekali, tapi pemerintah mau kasih beban tambahan lagi. Kalau ingin membuat aturan, tolong jangan buat masyarakat kecil susah,” katanya.

Mereka juga menolak pemberlakuan ojek online di Belu sebagai daerah perbatasan negara RI-RDTL karena hal tersebut dikatakan dapat memicu persoalan diantara mereka.

“Kalau ada ojek online yang kerja juga teman sekerja yang setiap hari kami sama- sama terus. Jangan timbulkan perpecahan di antara kami,” tegas Leki.

Dikatakan, ojek konvensional sudah sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat Belu. Namun kalau ingin tetap melegalkan ojek online dan lain–lain sebaiknya di Perda-kan saja sehingga berlakunya bagi daerah yang membutuhkan.

“Pemerintah jangan buat aturan yang memecah masyarakat. Kami rakyat perbatasan kalau pecah, mau dibawa ke mana lagi kebersatuan NKRI di tanah perbatasan ini,” tandasnya.

Penolakan ini pun dilakukan juga oleh Organisasi Mahasiswa, salah satunya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua St.Yohanes Paulus II menyatakan penolakannya atas revisi UULLAJ.

“Revisi UULLAJ diibaratkan seperti virus atau penyakit perusak tatanan masyarakat,” tegas Ketua PMKRI, Remigius Bere melalui pesan WA-nya kepada awak media.

Dikatakan, revisi tersebut memunculkan banyak kontroversial dalam masyrakat. Apalagi pihak terkait dimasukan kendaraan roda dua akan memasukkan dalam angkutan Umum.

Baca Juga :   195 Desa di TTS Belum Cairkan Dana Desa, Para Kades Siap Duduki PKAD

Menurutnya, Komisi V DPR RI seharusnya melakukan riset yang mendalam sebelum merevisi UULLAJ tersebut agar tidak merugikan masyarakat kecil. “Jangan membuat suatu keputusan UU sama seperti proses membalikkan telapak tangan di mana dalam hitungan menit sudah selesai”.

PMKRI Atambua melihat, UU Nomor 22 tahun 2009 ini masih sesuai dengan situasi dan kondisi serta masih sinkron dengan kondisi masyarakat di negeri ini. Namun ketika muncul isu untuk merevisi, maka akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Jangan sampai hanya karena satu dan lain hal yang tentunya tidak terlalu penting bahkan memaksa untuk menjadikannya poin paling penting atau yang sudah dalam Permenhub ingin di masukkan lagi UU itu menjadi tolak ukur revisi UU ini,” tutur Ketua PMKRI Atambua itu.

Dijelaskan bahwa dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Angkutan khusus tidak dalam trayek yang menyatu tentang transportasi berbasis online sudah ada serta proses perlindungan terhadap masyarakat pengguna angkutan sewa dan segala macam proses berkendaraan sudah diatur dalam Permenhub tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting yaitu kendaraan roda dua seperti motor jadi kendaraan umum. Dengan melegalkan hal tersebut tentunya akan semakin menimbulkan kemacetan.
Kemacetan inilah yang menyebabkan proses transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terhambat.

Dirinya meminta agar pemerintah pusat sebaiknya menyelesaikan dulu masalah kemacetan itu, bukan merevisi UULLAJ.

Baca Juga :   Keluarga Akui Mario Teguh Nikahi Ariyani dan Lahir Ario Kiswinar

Karena itu, revisi UU ini belum ada alasan yang urgen atau mendesak di Indonesia.

“Jangan sampai hal tersebut terjadi hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang berdampak negatif bagi masyarakat umum,” tandasnya.

Lanjutnya, pemerintah juga harus memperhatikan secara matang agar dalam membuat aturan harus berpihak pada rakyatnya.

“Jangan biarkan kita rakyat kecil terus merintih akibat suatu perbuatan segelintir orang yang ingin merampas atau mengkebiri hak kita terjadi lagi”, tegas Remigius Bere.

Salah seorang pakar hukum asal Kabupaten Malaka, Dr. Simon Nahak, SH. MH kepada awak media menuturkan, revisi sebuah pembentukan Peraturan Perundang undangan seharusnya memperhatikan asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Dikatakan, politik pembentukan peraturan perundang-undangan harus dikaji secara holistik dan memperhatikan naskah akademik agar tidak sia-sia dan bermanfaat bagi masyarakat umum.
“Jika hal itu tidak diperharikan, maka akan berdampak bagi gojek Roda Dua,” tegas Simon.

Selain itu, pemerintah daerah pun akan mengalami kerugian dalam hal Pajak Pendapatan Daerah Kendaraan Roda Dua karena yang diberlakukan sama dengan kendaraan Roda empat.

“Tidak mungkin pendapatan roda dua sama dengan roda empat. Bila dipaksakan, maka bisa saja yang gojek roda dua mogok total. Akibatnya lalu lintas gojek roda dua bisa macet total alias berhenti kerja dan menambah banyan pengangguran,” tandasnya. (richi anyan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top