NASIONAL

Kebebasan Pers di NTT Menempati Posisi Buncit

Edy Bau

ATAMBUA, Kilastimor.com-Tepat 3 Mei, diperingati Hari Kebebasan Pers Internasional. Penanggalan itu dipilih setelah terinspirasi gerakan sejumlah jurnalis di Afrika yang berkumpul di Ibu Kota Namibia, Windhoek pada 1993. Kala itu, mereka menyuarakan soal kebebasan pers di tengah prahara Afrika yang berdarah. Ada keberanian luar biasa dari para jurnalis ini.

Deklarasi yang menekankan kebebasan pers dan independensi itu, lantas menggerakkan badan PBB untuk urusan kebudayaan, UNESCO, menetapkannya sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. Setahun kemudian, gerakan yang sama juga dilakukan di Indonesia. Pada 7 Agustus 1994, sejumlah jurnalis mencetuskan Deklarasi Sirnagalih di Bogor, Jawa Barat.

Deklarasi ini menjadi bentuk perlawanan kongkret para jurnalis ‘waras’ melawan rezim, dengan mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Berdirinya AJI, sekaligus menolak monopoli organisasi profesi tunggal yang diakui pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kala itu, oerganisasi ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

Setelah deklarasi dikumandangkan, sejumlah jurnalis harus menerima konsekuensi, yakni dibui. Termasuk, pendiri AJI, Ahmad Taufik dan Eko Maryadi, serta Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara pada Maret 1995 oleh rezim orde baru. Taufik dibui selama 2 tahun 7 bulan. Ada yang harus dikorbankan dari sebuah perjuangan.

Empat tahun kemudian, Soeharto dan Orde Barunya tumbang. Kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers berkembang. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada 23 September 1999.

Baca Juga :   Tes CPNS Malaka Digelar Besok. Ini Informasinya

Sembilan belas tahun waktu berlalu, kebebasan pers yang diperjuangkan dengan darah itu berubah menjadi kebablasan pers. Kemerdekaan pers dahulu direbut dari tangan rezim Soeharto, dari cengraman pemerintahan otoriter. Kini, kemerdekaan pers yang sama itu rupanya masih harus kembali direbut, bukan cuma dari rezim tetapi juga dari, salah satunya, pemilik media yang merangkap menjadi pemilik partai politik. Ini musuh kebebasan pers saat ini.

Situasi pers di Indonesia pada tahun 2018, tak menunjukkan geliat yang menggembirakan. Dari data RSF, salah satu lembaga internasional yang bergerak di bidang advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis menunjukan peringkat Indonesia pada tahun 2018 terbilang stagnan. Indonesia masih bertengger di posisi ke 124 dari 180 negara.

Indikasi penting penyebab stagnannya peringkat Indonesia, karena iklim sosial, politik, dan ekonomi yang kurang mendukung bagi kebebasan pers.

Dari perspektif hukum legal formal, ada sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Faktor lain yang mempengaruhi kemerdekaan pers Indonesia adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis”. Demikian tutur Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia, saat melakukan konfrensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Bidang Advokasi AJI Indonesia soal kasus kekerasan terhadap jurnalis, pada rentang Mei 2017-Mei 2018 AJI mencatat terdapat 75 kasus. Kasus tersebut terjadi di 56 daerah kota dan kabupaten di 25 provinsi. Di antara banyak kasus, kekerasan fisik masih mendominasi, yakni sebanyak 24 kasus.

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top